Makassar (ANTARA) - Pandemi COVID-19 hampir setahun menjangkiti Indonesia, terkhusus Sulawesi Selatan, sehingga memaksa para kepala daerah dan wakil rakyat di DPRD untuk berpikir keras mencari ide/gagasan dalam membuat program cerdas yang kemudian dituangkan dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bernuansa keterbatasan.
Pemerintah daerah sangat ingin segera melakukan pemulihan di sektor perekonomian yang terpuruk khususnya di awal-awal pandemi, namun melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terus meningkat, membuat program tidak dapat berjalan secara total.
Melalui diskusi dan pemikiran panjang oleh gubernur, wali kota ataupun bupati serta tentunya atas pertimbangan para ahli dari berbagai bidang, akhirnya disepakati untuk mengoptimalkan penggunaan APBD dengan menyeimbangkan antara sektor kesehatan dan ekonomi.
Pengelolaan APBD dalam upaya mengatasi pandemi dan tetap fokus menjaga perekonomian, pada akhirnya mendapatkan respons dan dukungan dari DPRD.
Melalui rapat paripurna bersama dengan gubernur di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat (27/11/2020) yang dipimpin Ketua Ina Kartika Sari, APBD Tahun Anggaran 2021 Pemprov Sulsel disetujui.
Belanja APBD 2021 yang disetujui yakni pendapatan sebesar Rp10,7 triliun, jumlah belanja Rp11,76 triliun, dan defisit sebesar Rp1 triliun.
Selanjutnya, jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,1 triliun, jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp151 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp1 triliun.
Begitupun seluruh Fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui dan mengesahkan anggaran APBD Kota Makassar dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap pengesahan Ranperda APBD TA 2021 menjadi perda di Gedung DPRD Makassar, (30/11/2020).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Rudianto Lallo menetapkan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4,2 triliun. Ada peningkatan sebesar Rp8,9 miliar lebih atau 0,21 persen dari tahun sebelumnya.
Wakil Ketua I DPRD Makassar sekaligus Koordinator Badan Anggaran (Banggar) Adi Rasyid Ali mengatakan, skala prioritas anggaran fokus penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan secara substantif APBD 2021 dipastikan bermuara pada pemulihan ekonomi di kota itu.
Pemkot meyakini penetapan APBD 2021 menjadi solusi untuk mengantarkan daerah itu mempercepat memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk membawa Makassar menuju gerbang investasi dan pariwisata.
Sedangkan Kepala Bappeda Gowa Taufik Mursad menjelaskan bahwa 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD sehingga harus dituntaskan.
Target RPJMD Gowa 2016-2021 berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, keagaamaan, pertanian, dan UMKM.
Ia mengarahkan kepada seluruh bagian perencanaan di SKPD hingga camat agar melakukan penyusunan berfokus pada bidang tersebut.
Begitupun upaya penanganan COVID-19 serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup turut menjadi prioritas.
Demikian pula Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang mengatakan tahun ini merupakan babak baru untuk percepatan pemulihan ekonomi yang dibutuhkan pemanfaatan diberbagai sektor.
Ia menyebutkan sinergitas dengan berbagai pihak terus didorong secara maksimal termasuk potensi lembaga perbankan dan lembaga non-bank untuk menjadi penyokong dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya UMKM, BUMDES dan bergerak optimalnya aktifitas kelompok tani.
Pemprov sulsel terus berkomitmen memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan agar ekonominya terus bertumbuh.
"Daerah perbatasan dan pelosok-pelosok kita berikan perhatian agar pertumbuhan ekonominya terus meningkat, apalagi selama ini terdampak pandemi COVID-19," katanya.
Program terealisasi
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel Junaedi mengatakan APBD perubahan 2020 sudah difokuskan dalam penanganan kesehatan, social safety net serta percepatan recovery sebagai dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19.
Adapun rincian anggaran untuk sektor yang diprioritaskan itu yakni penanganan kesehatan dianggarkan sebesar Rp175 miliar lebih. Dengan fokus penganggaran pada Dinas Kesehatan, RSKD Dadi, RS Sayang Rakyat, Diskominfo, BPBD, Kodam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel.
Selanjutnya, optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial, dengan fokus kegiatan pada pembagian sembako dan insentif bagi terdampak COVID-19.
Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi fokus kegiatan pada barang diserahkan kepada masyarakat berupa pupuk, benih, budidaya rumput laut, alat tangkap dan alat bantu penangkapan, alsintan, bibit tanaman, bibit dan udang windu.
Selain itu pemenuhan bahan baku, peralatan bagi IKM, stimulus hingga UMKM.
Anggaran yang dialokasikan untuk itu sebesar Rp867 miliar lebih yang fokus mendukung program kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Peternakan.
Penyerapan anggaran melalui sektor konstruksi yang didorong melalui APBD maupun non-APBD ini diharapkan pula mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
Pangkas program
Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah mengakui perampingan atau pemangkasan program Pemprov Sulsel berefek untuk masyarakat.
Sebab setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel usulan programnya mencapai 2.000 program dan 8.000 kegiatan di Sulsel. Olehnya itu, lahir sebuah konsep gagasan, bagaimana program-program yang selama ini begitu gemuk dirampingkan.
Melalui koordinasi dan atas pendampingan yang dilakukan oleh KPK di Sulsel, APH (Aparatur Penegak Hukum), akhirnya mampu merampingkan program yang gemuk itu. Akhirnya, lahirlah dari dua ribu program menjadi 200 dan 8.000 kegiatan menjadi 400 saja.
Ia selalu menyampaikan bahwa APBD kurang lebih Rp11 triliun yang dimiliki provinsi. Olehnya itu, Nurdin Abdullah mengajak sama-sama duduk merencanakan apa yang kita lakukan untuk mendorong daya pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Menurut Nurdin, perampingan dan inovasi Pemprov Sulsel selama dua tahun ini betul-betul dirasakan oleh pemerintah kabupaten kota. Terlebih dengan adanya bantuan keuangan daerah bawahan ratusan miliar rupiah.
Dan Pemprov wujudkan dalam bantuan keuangan daerah, karena bagaimanapun juga tidak semua tanggung jawab provinsi.
"Ada tanggung jawab kabupaten kota yang tentu tidak bisa kita sentuh, tapi ada model yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan stimulus dengan bantuan keuangan daerah dalam bentuk sinergitas pemerintah," ujarnya
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah meminta kepada Bappelitbangda agar berupaya mengurangi program kegiatan dari 2.000 program menjadi 400 hingga 500 program saja pada tahun ini. Salah satu alasannya karena dinilai lebih mudah dikontrol.
Andi Sudirman menjelaskan beberapa capaian dan program yang dicanangkan Pemprov Sulsel. Diantaranya hilirisasi pertanian, infrastruktur jalan, bendung, dan saluran irigasi.
Pemprov Sulsel, lanjut dia, fokus dalam melanjutkan atau perbaikan bendung maupun irigasi yang sempat terhenti pembangunannya. Baginya, memperbaiki sama dengan mempertahankan kemerdekaan.
Ia pun berharap setiap OPD memilih satu program strategis.Ia pun berharap, agar terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik.
“APBD kita terbatas. Segala kebijakan harus menempatkan hati kecil, bahwa yang dibuat ini untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan tidak keluar dari visi-misi yang telah dicanangkan,” ujarnya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Junaedi mengatakan penyusunan perubahan RPJMD ini diawali dengan telah dilaksanakan orientasi Forum Konsultasi Publik.
Ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pasal 48 ayat (2) bahwa dalam penyusunan Perubahan Rancangan Awal RPJMD perlu dilaksanakan Forum Konsultasi Publik.
Hasil dalam forum ini selanjutnya diajukan ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan yang kemudian menjadi persetujuan bersama sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, agar program lebih simpel.
“Dalam rangka percepatan akselerasi capaian tujuan dalam RPJMD Sulawesi Selatan,” katanya.
Berbagai pihak meyakini penganggaran yang tepat sasaran dan berpihak pada solusi atas permasalahan aktual yang terjadi, akan menjadikan daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan semakin terberdaya, dan mampu keluar dari belenggu pandemi COVID-19. Semoga.
Pemerintah daerah sangat ingin segera melakukan pemulihan di sektor perekonomian yang terpuruk khususnya di awal-awal pandemi, namun melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terus meningkat, membuat program tidak dapat berjalan secara total.
Melalui diskusi dan pemikiran panjang oleh gubernur, wali kota ataupun bupati serta tentunya atas pertimbangan para ahli dari berbagai bidang, akhirnya disepakati untuk mengoptimalkan penggunaan APBD dengan menyeimbangkan antara sektor kesehatan dan ekonomi.
Pengelolaan APBD dalam upaya mengatasi pandemi dan tetap fokus menjaga perekonomian, pada akhirnya mendapatkan respons dan dukungan dari DPRD.
Melalui rapat paripurna bersama dengan gubernur di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat (27/11/2020) yang dipimpin Ketua Ina Kartika Sari, APBD Tahun Anggaran 2021 Pemprov Sulsel disetujui.
Belanja APBD 2021 yang disetujui yakni pendapatan sebesar Rp10,7 triliun, jumlah belanja Rp11,76 triliun, dan defisit sebesar Rp1 triliun.
Selanjutnya, jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,1 triliun, jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp151 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp1 triliun.
Begitupun seluruh Fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui dan mengesahkan anggaran APBD Kota Makassar dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap pengesahan Ranperda APBD TA 2021 menjadi perda di Gedung DPRD Makassar, (30/11/2020).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Rudianto Lallo menetapkan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4,2 triliun. Ada peningkatan sebesar Rp8,9 miliar lebih atau 0,21 persen dari tahun sebelumnya.
Wakil Ketua I DPRD Makassar sekaligus Koordinator Badan Anggaran (Banggar) Adi Rasyid Ali mengatakan, skala prioritas anggaran fokus penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan secara substantif APBD 2021 dipastikan bermuara pada pemulihan ekonomi di kota itu.
Pemkot meyakini penetapan APBD 2021 menjadi solusi untuk mengantarkan daerah itu mempercepat memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk membawa Makassar menuju gerbang investasi dan pariwisata.
Sedangkan Kepala Bappeda Gowa Taufik Mursad menjelaskan bahwa 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD sehingga harus dituntaskan.
Target RPJMD Gowa 2016-2021 berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, keagaamaan, pertanian, dan UMKM.
Ia mengarahkan kepada seluruh bagian perencanaan di SKPD hingga camat agar melakukan penyusunan berfokus pada bidang tersebut.
Begitupun upaya penanganan COVID-19 serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup turut menjadi prioritas.
Demikian pula Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang mengatakan tahun ini merupakan babak baru untuk percepatan pemulihan ekonomi yang dibutuhkan pemanfaatan diberbagai sektor.
Ia menyebutkan sinergitas dengan berbagai pihak terus didorong secara maksimal termasuk potensi lembaga perbankan dan lembaga non-bank untuk menjadi penyokong dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya UMKM, BUMDES dan bergerak optimalnya aktifitas kelompok tani.
Pemprov sulsel terus berkomitmen memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan agar ekonominya terus bertumbuh.
"Daerah perbatasan dan pelosok-pelosok kita berikan perhatian agar pertumbuhan ekonominya terus meningkat, apalagi selama ini terdampak pandemi COVID-19," katanya.
Program terealisasi
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel Junaedi mengatakan APBD perubahan 2020 sudah difokuskan dalam penanganan kesehatan, social safety net serta percepatan recovery sebagai dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19.
Adapun rincian anggaran untuk sektor yang diprioritaskan itu yakni penanganan kesehatan dianggarkan sebesar Rp175 miliar lebih. Dengan fokus penganggaran pada Dinas Kesehatan, RSKD Dadi, RS Sayang Rakyat, Diskominfo, BPBD, Kodam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel.
Selanjutnya, optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial, dengan fokus kegiatan pada pembagian sembako dan insentif bagi terdampak COVID-19.
Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi fokus kegiatan pada barang diserahkan kepada masyarakat berupa pupuk, benih, budidaya rumput laut, alat tangkap dan alat bantu penangkapan, alsintan, bibit tanaman, bibit dan udang windu.
Selain itu pemenuhan bahan baku, peralatan bagi IKM, stimulus hingga UMKM.
Anggaran yang dialokasikan untuk itu sebesar Rp867 miliar lebih yang fokus mendukung program kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Peternakan.
Penyerapan anggaran melalui sektor konstruksi yang didorong melalui APBD maupun non-APBD ini diharapkan pula mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
Pangkas program
Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah mengakui perampingan atau pemangkasan program Pemprov Sulsel berefek untuk masyarakat.
Sebab setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel usulan programnya mencapai 2.000 program dan 8.000 kegiatan di Sulsel. Olehnya itu, lahir sebuah konsep gagasan, bagaimana program-program yang selama ini begitu gemuk dirampingkan.
Melalui koordinasi dan atas pendampingan yang dilakukan oleh KPK di Sulsel, APH (Aparatur Penegak Hukum), akhirnya mampu merampingkan program yang gemuk itu. Akhirnya, lahirlah dari dua ribu program menjadi 200 dan 8.000 kegiatan menjadi 400 saja.
Ia selalu menyampaikan bahwa APBD kurang lebih Rp11 triliun yang dimiliki provinsi. Olehnya itu, Nurdin Abdullah mengajak sama-sama duduk merencanakan apa yang kita lakukan untuk mendorong daya pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Menurut Nurdin, perampingan dan inovasi Pemprov Sulsel selama dua tahun ini betul-betul dirasakan oleh pemerintah kabupaten kota. Terlebih dengan adanya bantuan keuangan daerah bawahan ratusan miliar rupiah.
Dan Pemprov wujudkan dalam bantuan keuangan daerah, karena bagaimanapun juga tidak semua tanggung jawab provinsi.
"Ada tanggung jawab kabupaten kota yang tentu tidak bisa kita sentuh, tapi ada model yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan stimulus dengan bantuan keuangan daerah dalam bentuk sinergitas pemerintah," ujarnya
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah meminta kepada Bappelitbangda agar berupaya mengurangi program kegiatan dari 2.000 program menjadi 400 hingga 500 program saja pada tahun ini. Salah satu alasannya karena dinilai lebih mudah dikontrol.
Andi Sudirman menjelaskan beberapa capaian dan program yang dicanangkan Pemprov Sulsel. Diantaranya hilirisasi pertanian, infrastruktur jalan, bendung, dan saluran irigasi.
Pemprov Sulsel, lanjut dia, fokus dalam melanjutkan atau perbaikan bendung maupun irigasi yang sempat terhenti pembangunannya. Baginya, memperbaiki sama dengan mempertahankan kemerdekaan.
Ia pun berharap setiap OPD memilih satu program strategis.Ia pun berharap, agar terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik.
“APBD kita terbatas. Segala kebijakan harus menempatkan hati kecil, bahwa yang dibuat ini untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan tidak keluar dari visi-misi yang telah dicanangkan,” ujarnya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Junaedi mengatakan penyusunan perubahan RPJMD ini diawali dengan telah dilaksanakan orientasi Forum Konsultasi Publik.
Ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pasal 48 ayat (2) bahwa dalam penyusunan Perubahan Rancangan Awal RPJMD perlu dilaksanakan Forum Konsultasi Publik.
Hasil dalam forum ini selanjutnya diajukan ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan yang kemudian menjadi persetujuan bersama sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, agar program lebih simpel.
“Dalam rangka percepatan akselerasi capaian tujuan dalam RPJMD Sulawesi Selatan,” katanya.
Berbagai pihak meyakini penganggaran yang tepat sasaran dan berpihak pada solusi atas permasalahan aktual yang terjadi, akan menjadikan daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan semakin terberdaya, dan mampu keluar dari belenggu pandemi COVID-19. Semoga.