Mamuju (ANTARA News) - Gerakan "Koin untuk Presiden" yang dilakukan sejumlah kalangan LSM dan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia, dinilai tidak etis karena dianggap menghina simbol negara.

"Kami menilai gerakan itu berlebihan dan tidak etis,"kata anggota DPRD Mamuju, Hajrul Malik di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan, gerakan koin untuk presiden dengan meminta uang kepada masyarakat dengan tujuan menutupi gaji presiden yang dianggap kurang karena Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dituding menuntut kenaikan gaji, adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap simbol negara.

"Gerakan mengumpulkan koin untuk presiden itu bukan solusi ketika ingin mengkritisi pemerintah, justru itu dapat menghina simbol negara yang seharusnya dihargai, kalau mau kritik harus profesional dan proporsional, dengan cara yang lebih etis dan santun," katanya.

Menurut dia, ada saatnya lembaga negara seperti presiden itu dikritisi tetapi tidak boleh jauh dari nilai dan norma yang ada di bangsa ini jangan malah menghina simbol negara karena itu akan merendahkan posisi harkat dan martabat negara kita.

"Ada saatnya negara itu dikritisi tapi jangan dihina karena dengan bentuk gerakan mengumpulkan koin untuk presiden itu adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap negara,"katanya.

Karena itu ia meminta agar gerakan untuk mengumpulkan koin segera dihentikan, dan jangan lagi dilanjutkan demi harkat dan martabat bangsa kita dimata bangsa lain.

"Kalau mau kritik sewajarnya saja, jangan dengan mengumpulkan koin apa kata bangsa lain terhadap bangsa kita ini, itu akan sangat memalukan dan sangat merendahkan, makanya kami minta gerakan itu dihentikan, dan buat model kritik yang lebih etis dan santun," katanya.
(T.KR-MFH/Y006)