Makassar (ANTARA) - Manager Program Transformasi Energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, kebijakan pensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) batu bara untuk mendukung dekarbonisasi.
"Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut perlu peta jalan yang optimal untuk menekan biaya dan dampak yang timbul serendah-rendahnya. Hal tersebut dapat bersandar pada data dan analisis yang mendalam dilakukan untuk setiap unit PLTU di Indonesia," kata Deon pada Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) secara virtual, Rabu.
Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk akselerasi dekarbonisasi sistem energi Indonesia. Hal tersebut mengingat jika negara berpenduduk 272 juta jiwa lebih ini sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar yakni sebesar 32 persen selama 20 tahun.
Dia mengatakan, dekarbonisasi sektor energi secara menyeluruh penting untuk mencapai target bebas emisi sejalan dengan Persetujuan Paris. Sektor pembangkit listrik terutama PLTU batu bara merupakan sumber emisi terbesar sektor energi, sehingga perlu penerapan kebijakan yang tepat terhadap PLTU batu bara.
Berdasarkan analisis Institute for Essential Services Reform (IESR), terdapat dua kebijakan untuk menekan emisi dari PLTU batu bara agar sesuai dengan Persetujuan Paris yakni melakukan moratorium PLTU dan memensiunkan PLTU dari umur pakainya yang biasanya 30 tahun menjadi 20 tahun.
“Yang perlu dianalisis adalah umur PLTU karena terkait kontrak, efisiensi terkait emisi, biaya operasi dibandingkan dengan biaya untuk memensiunkan PLTU, kesiapan perencanaan sistem ketenagalistrikan, dan aspek non-teknis seperti lapangan pekerjaan, polusi dan kemampuan SDM,” urai Deon.
Dalam menyusun peta jalan untuk memensiunkan PLTU batu bara, Deon menuturkan ada banyak strategi yang bisa dipertimbangkan, di antaranya melakukan pengalihan pendanaan dan investasi ke energi terbarukan, melakukan peralihan tujuan (repurposing) dan memodifikasi (retrofitting) PLTU.
Saat ini secara ekonomi, lanjut dia, pembangkit energi terbarukan jauh lebih murah dibandingkan PLTU batu bara. Bila kebijakan ini tidak segera dilakukan, PLN diproyeksikan menjadi perusahaan dengan aset terbesar kedua yang punya kemungkinan stranded asset sampai 15 miliar dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, Kepala Pusat Keunggulan PT PLN Herry Nugraha mengatakan, pihaknya merespons RUPTL dan menyiapkan peta jalan dekarbonisasi dengan melakukan berbagai kajian dan menganalisis data PLTU batu bara di Indonesia.
“Kami secara rutin mencatat berapa kapasitas, kapan pensiun performa dari tiap-tiap PLTU, keandalan, produksi CO2 dari masing-masing unit dihitung setiap tahunnya untuk
menjadi bahan evaluasi,” jelas Herry.
"Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut perlu peta jalan yang optimal untuk menekan biaya dan dampak yang timbul serendah-rendahnya. Hal tersebut dapat bersandar pada data dan analisis yang mendalam dilakukan untuk setiap unit PLTU di Indonesia," kata Deon pada Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) secara virtual, Rabu.
Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk akselerasi dekarbonisasi sistem energi Indonesia. Hal tersebut mengingat jika negara berpenduduk 272 juta jiwa lebih ini sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar yakni sebesar 32 persen selama 20 tahun.
Dia mengatakan, dekarbonisasi sektor energi secara menyeluruh penting untuk mencapai target bebas emisi sejalan dengan Persetujuan Paris. Sektor pembangkit listrik terutama PLTU batu bara merupakan sumber emisi terbesar sektor energi, sehingga perlu penerapan kebijakan yang tepat terhadap PLTU batu bara.
Berdasarkan analisis Institute for Essential Services Reform (IESR), terdapat dua kebijakan untuk menekan emisi dari PLTU batu bara agar sesuai dengan Persetujuan Paris yakni melakukan moratorium PLTU dan memensiunkan PLTU dari umur pakainya yang biasanya 30 tahun menjadi 20 tahun.
“Yang perlu dianalisis adalah umur PLTU karena terkait kontrak, efisiensi terkait emisi, biaya operasi dibandingkan dengan biaya untuk memensiunkan PLTU, kesiapan perencanaan sistem ketenagalistrikan, dan aspek non-teknis seperti lapangan pekerjaan, polusi dan kemampuan SDM,” urai Deon.
Dalam menyusun peta jalan untuk memensiunkan PLTU batu bara, Deon menuturkan ada banyak strategi yang bisa dipertimbangkan, di antaranya melakukan pengalihan pendanaan dan investasi ke energi terbarukan, melakukan peralihan tujuan (repurposing) dan memodifikasi (retrofitting) PLTU.
Saat ini secara ekonomi, lanjut dia, pembangkit energi terbarukan jauh lebih murah dibandingkan PLTU batu bara. Bila kebijakan ini tidak segera dilakukan, PLN diproyeksikan menjadi perusahaan dengan aset terbesar kedua yang punya kemungkinan stranded asset sampai 15 miliar dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, Kepala Pusat Keunggulan PT PLN Herry Nugraha mengatakan, pihaknya merespons RUPTL dan menyiapkan peta jalan dekarbonisasi dengan melakukan berbagai kajian dan menganalisis data PLTU batu bara di Indonesia.
“Kami secara rutin mencatat berapa kapasitas, kapan pensiun performa dari tiap-tiap PLTU, keandalan, produksi CO2 dari masing-masing unit dihitung setiap tahunnya untuk
menjadi bahan evaluasi,” jelas Herry.