Pemprov Sulsel fokus perkuat pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran

Selasa, 5 Mei 2026 10:34 WIB

Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman (tengah) memimpin Rakor Pengendalian BBM Subsidi di Makassar.ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel (.)

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama pihak terkait fokus memperkuat pengendalian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Selasa mengatakan, pengendalian bahan bakar minyak serta penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi, khususnya bagi sektor prioritas penerima manfaat menjadi hal penting di tengah dinamika global yang mempengaruhi sektor energi.

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah serta gangguan distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, memberikan tekanan terhadap stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada negara importir energi, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor minyak.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah dunia berada pada tren tinggi dan sempat melampaui 100 dolar AS per barel. Indonesia sendiri masih mengimpor sekitar 700–800 ribu barel minyak per hari atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional.

“Situasi ini membawa konsekuensi terhadap perekonomian nasional, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, meningkatnya biaya logistik, hingga potensi tekanan inflasi,” ujar Jufri saat memimpin Rakor BBM subsidi di Makassar.

Di sejumlah wilayah, kata dia, kondisi ini bahkan sempat memicu antrean dan kelangkaan BBM sebagai dampak tekanan rantai pasok energi. Dalam konteks ini, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi global.

Menurut dia, persoalan BBM subsidi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur.

“Saya menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan integrasi sistem distribusi BBM,” kata Jufri.

Pemanfaatan teknologi seperti barcode dan sistem aplikasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi. Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meminimalkan praktik penyelewengan di lapangan serta memperkuat pengawasan berbasis data.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.