Makassar (ANTARA News) - Proses penyusunan dan penetapan anggaran sebaiknya diserahkan ke komisi terkait di DPR dari pada ditangani badan anggaran (Banggar), demi menutup peluang korupsi yang mungkin terjadi.

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Djusman Dalle di Makassar, Rabu, mengatakan, Korupsi politik anggaran yang belakangan terungkap memperlihatkan kepada publik, jika Banggar DPR ternyata dijadikan ruang negosiasi para mafia anggaran untuk menggerogoti uang negara yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat.

"Bagi kami pembubaran badan anggaran merupakan salah satu ikhtiar memperpendek mata rantai korupsi. Adapun masalah pembahasan anggaran nantinya bisa diberikan kepada komisi yang terkait pemerintah," ujar analis ekonomi politik Society Research and Humanity Development (SERUM) Institute tersebut.

Menurutnya, nanti di komisi dilakukan pengawasan dengan melibatkan pemantau independen yang bisa mengawasi transparansi proses penganggaran. Selama ini yang menyebabkan korupsi karena tidak adanya transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.

Senada, Ketua Pengurus Pusat Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Haeruddin menambahkan, pihaknya mendukung pembubaran Banggar. Menurutnya, Banggar telah melampaui wewenangnya, sebab juga telah memasuki penentuan pelaksana proyek.

"Itu sudah kewenangan berlebihan. Jadi sudah benar jika mahasiswa menuntut pembubaran Banggar itu. Karena dari situlah salah satu sumber korupsi," katanya.

Menurutnya, kelemahan lain di Banggar, selama ini seluruh dana proyek pembangunan tidak didasarkan oleh kebutuhan wilayah. Tetapi didasarkan pada transaksi politik yg dimainkan para mafia anggaran.

Solusinya, kembalikan pada metode lama atau perbaiki sistem lebih baik sehingga peluang transaksi politik terminimalisir. Selain itu, perlu penguatan lebih kuat lagi diaspek hukum.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus se-Makassar telah menuntut hal yang sama. Mereka melepas ratusan ekor tikus di kantor DPRD Sulsel, sebagi simbol perlawanan pada korupsi di unjuk rasa yang berlangsung Selasa (20/9) kemarin. (T.KR-AAT/F003)