Makassar (ANTARA) - Legislator Provinsi Sulawesi Selatan Andi Januar Jaury Dharwis mengatakan, peringatan Hari Laut Sedunia seharusnya dimaknai dalam kegiatan atau aksi nyata, tidak cukup dengan kampanye dan slogan-slogan saja.

"Seharusnya ada kegiatan yang lebih nyata semisal ada moratorium sehari saja secara nasional untuk berhenti sejenak eksploitasi laut," kata Januar di Makassar, Rabu.

Dia mengatakan, eksploitasi laut oleh masyarakat pesisir dan nelayan yang tidak ramah lingkungan, karena alasan desakan ekonomi, bukan menjadi pembenaran akan eksploitasi kekayaan laut.

Termasuk aksi kelompok swasta atau pun pencurian ikan dari pihak asing, semakin menambah kehancuran potensi laut yang mestinya dijaga bersama.

"Akibat penjarahan isi laut terjadi di mana-mana, baik itu di ruang laut provinsi maupun di rumah laut nasional telah menyebabkan 70 persen isi laut rusak berat, 23 persen baik, dan hanya 7 persen sehat," katanya.

Padahal untuk membuat ekosistem yang rusak tersebut bisa berproduksi kembali, membutuhkan puluhan tahun.

Tak heran, jika dampak dari kerusakan laut dan isinya itu menyebabkan tangkapan nelayan semakin berkurang dan nilai tukar nelayan turut mengecil.

Januar mengatakan, keseluruhan keadaan itu diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam laut yang berlebihan, tidak terkendali serta lemah pengawasan.

Di sisi lain, lanjut dia, kelemahan regulasi juga mengakibatkan 19 kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota di Sulsel yang memiliki pesisir, menilai pengendalian sempadan pesisir dan permukaan laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel, sehingga tidak ada kepedulian, padahal masyarakat kabupaten/kota yang melakukan eksploitasi sumber daya pesisir dan laut.