"Kami berharap Pemkab Mamuju menetapi janjinya untuk memperbaiki tanggul penahan abrasi pantai di pulau Ambo, karena tanggul penahan ombak di pulau Ambo telah kembali rusak dihantam gelombang pasang yang melanda daerah itu,"kata Manaf, salah seorang warga di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, tanggul penahan ombak di Pulau Ambo yang dibangun pemerintah kembali rusak diterjang ombak yang datang dari perairan sulawesi, sehingga harus diperbaiki pemerintah paling lambat tahun depan.
"Tanggul penahan abrasi pantai yang dibangun pemerintah di Pulau Ambo sepanjang 60 meter sebagian sudah rusak karena tidak mampu menahan gelombang pasang yang terus menerus terjadi dipulau itu,"katanya
Ia mengatakan, pemukiman warga kini tidak lagi mampu dilindungi tanggul yang dibangun pemerintah karena derasnya terjangan gelombang tinggi.
Sehingga selain itu butuh perbaikan panjangnya juga perlu ditambah agar lebih maksimal melindungi masyarakat yang selama ini tinggal di pesisir Pulau Ambo.
"Tanggul penahan ombak yang dibangun pemerintah di pulau yang terletak diperairan Sulawesi itu tidak cukup panjang melindungi pemukiman warga dari terjangan abrasi pantai karena masih banyak bibir pantai di Pulau Ambo yang terletak di Perairan Sulawesi antara Provinsi Sulbar dan Kalimantan itu, dihuni pemukiman penduduk tidak aman dari terjangan ombak tinggi,"katanya.
Oleh karenanya pemerintah di Mamuju mesti menambah panjang tanggul yang dibangun sepanjang 60 meter itu menjadi sekitar 400 meter, agar seluruh bibir pantai Pulau Ambo yang berjarak 30 mil laut dari Kabupaten Mamuju, dapat aman dari terjangan abrasi pantai dan gelombang pasang yang terus terjadi.
"Apabila pemerintah di Mamuju bersedia mengalokasikan anggaran APBD tahun 2013 untuk menambah panjang tanggul penahan abrasi di Pulau Ambo serta membangunnya dengan kuat maka masyarakat daerah yang jaraknya sekitar 30 mil laut dari Kota Mamuju itu akan aman dari ancaman abrasi pantai tidak seperti selama ini," kata Bahtiar warga lainnya.
Ia mengatakan, masyarakat yang ada di Pulau Ambo yang berjumlah 500 KK dengan profesi mayoritas nelayan, selama ini resah dengan ancaman abrasi dan gelombang pasang yang sewaktu waktu datang menghantam pemukiman mereka, sehingga butuh perhatian pemerintah. (T.KR-MFH/E001)