Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempersiapkan kawasan transmigrasi UPT Tanjung Cina, Desa Bambakoro, Kabupaten Pasangkayu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kawasan itu dipersiapkan jika Mamuju Tengah ternyata tidak siap sebagai KEK," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, saat meninjau kawasan transmigrasi UPT Tanjung Cina di Kabupaten Pasangkayu, Selasa.
Kawasan transmigrasi UPT Tanjung Cina di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, merupakan daerah implementasi perwujudan kawasan transmigrasi budidaya udang vaname dan ikan nila.
Kawasan itu lanjut Akmal Malik, dipersiapkan, apabila Mamuju Tengah ternyata tidak siap sebagai kawasan ekonomi khusus.
"Karena Mamuju Tengah terkendala soal lahan, kalau tidak siap maka kita pindahkan ke sini (Pasangkayu)," ujar Akmal Malik.
Ia menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi agar lahan yang tidur bisa kembali dibangkitkan oleh warga.
"Kiita akan mencarikan investor agar mau berinvestasi dan meminta dukungan dari pemerintah pusat," ucap Akmal Malik
Apalagi lanjutnya, krisis pangan mengancam dunia, termasuk di Indonesia sehingga program "food security" yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo sebagai upaya menghadapi krisis pangan tersebut.
"Kehadiran tambak ini, untuk membantu ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan udang. Kita ini berusaha apalagi lokasi ini aman sehingga saya yakin investor akan datang. Sulbar bisa menjadi industri perikanan terbesar di Sulawesi," terang Akmal Malik.
Sementara, Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat Ibrahim mengatakan, para transmigran sudah menempati UPT Tanjung Cina sejak 2018.
"Pada 2018 ada 25 Kepala Keluarga yang menempati kawasan transmigrasi Saruddu UPT Tanjung Cina dan pada 2022 bertambah menjadi 50 KK," kata Ibrahim.
Kawasan transmigrasi Tanjung Cina lanjut Ibrahim akan fokus pada komoditi udang vaname dan ikan yang dikelola oleh masyarakat sekitar.
Selain meninjau lokasi pengembangan udang vaname dan ikan nila, Penjabat Gubernur Sulbar juga menyerahkan bantuan bibit benur dan bibit nila serta 70 paket kebutuhan pokok kepada 50 KK warga transmigrasi.
"Kawasan itu dipersiapkan jika Mamuju Tengah ternyata tidak siap sebagai KEK," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, saat meninjau kawasan transmigrasi UPT Tanjung Cina di Kabupaten Pasangkayu, Selasa.
Kawasan transmigrasi UPT Tanjung Cina di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, merupakan daerah implementasi perwujudan kawasan transmigrasi budidaya udang vaname dan ikan nila.
Kawasan itu lanjut Akmal Malik, dipersiapkan, apabila Mamuju Tengah ternyata tidak siap sebagai kawasan ekonomi khusus.
"Karena Mamuju Tengah terkendala soal lahan, kalau tidak siap maka kita pindahkan ke sini (Pasangkayu)," ujar Akmal Malik.
Ia menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi agar lahan yang tidur bisa kembali dibangkitkan oleh warga.
"Kiita akan mencarikan investor agar mau berinvestasi dan meminta dukungan dari pemerintah pusat," ucap Akmal Malik
Apalagi lanjutnya, krisis pangan mengancam dunia, termasuk di Indonesia sehingga program "food security" yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo sebagai upaya menghadapi krisis pangan tersebut.
"Kehadiran tambak ini, untuk membantu ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan udang. Kita ini berusaha apalagi lokasi ini aman sehingga saya yakin investor akan datang. Sulbar bisa menjadi industri perikanan terbesar di Sulawesi," terang Akmal Malik.
Sementara, Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat Ibrahim mengatakan, para transmigran sudah menempati UPT Tanjung Cina sejak 2018.
"Pada 2018 ada 25 Kepala Keluarga yang menempati kawasan transmigrasi Saruddu UPT Tanjung Cina dan pada 2022 bertambah menjadi 50 KK," kata Ibrahim.
Kawasan transmigrasi Tanjung Cina lanjut Ibrahim akan fokus pada komoditi udang vaname dan ikan yang dikelola oleh masyarakat sekitar.
Selain meninjau lokasi pengembangan udang vaname dan ikan nila, Penjabat Gubernur Sulbar juga menyerahkan bantuan bibit benur dan bibit nila serta 70 paket kebutuhan pokok kepada 50 KK warga transmigrasi.