Makassar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare kerja sama dalam pendataan warga binaan untuk Pemilu 2024.
Kepala Lapas Kelas IIA Parepare Toto Budiyanto melalui keterangannya, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan penandatanganan untuk pendataan warga binaan dalam rangka pemutakhiran data pemilih.
"Pendataan secara kontinu untuk memperbarui data kependudukan untuk keperluan Pemilu 2024," ujarnya.
Toto mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dalam memberikan hak suaranya dalam.pesta demokrasi, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan.
Untuk jumlah pemilih di Lapas Kelas IIA Parepare, kata dia, saat ini ada sekitar 490 orang. Namun, angka tersebut masih bisa terus bertambah karena jumlah WBP bersifat fluktuatif.
"Angka 490 warga binaan ini masih sementara atau fluktuatif karena bisa saja ada yang sudah bebas dan ada juga narapidana baru," katanya.
Meski demikian, dia tetap akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Parepare dan KPU setempat jika ada perubahan jumlah warga binaan menjelang Pemilu 2024.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan bahwa kerja sama KPU dengan lapas menjadi hal yang strategis untuk memperlancar dan mempermudah proses-proses dalam hal pemilu dan pilkada.
KPU, kata dia, melayani pemilih sepanjang tidak dicabut hak pilihnya walaupun yang bersangkutan berada di dalam lapas atau rumah tahanan negara (rutan).
Kepala Lapas Kelas IIA Parepare Toto Budiyanto melalui keterangannya, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan penandatanganan untuk pendataan warga binaan dalam rangka pemutakhiran data pemilih.
"Pendataan secara kontinu untuk memperbarui data kependudukan untuk keperluan Pemilu 2024," ujarnya.
Toto mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dalam memberikan hak suaranya dalam.pesta demokrasi, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan.
Untuk jumlah pemilih di Lapas Kelas IIA Parepare, kata dia, saat ini ada sekitar 490 orang. Namun, angka tersebut masih bisa terus bertambah karena jumlah WBP bersifat fluktuatif.
"Angka 490 warga binaan ini masih sementara atau fluktuatif karena bisa saja ada yang sudah bebas dan ada juga narapidana baru," katanya.
Meski demikian, dia tetap akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Parepare dan KPU setempat jika ada perubahan jumlah warga binaan menjelang Pemilu 2024.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan bahwa kerja sama KPU dengan lapas menjadi hal yang strategis untuk memperlancar dan mempermudah proses-proses dalam hal pemilu dan pilkada.
KPU, kata dia, melayani pemilih sepanjang tidak dicabut hak pilihnya walaupun yang bersangkutan berada di dalam lapas atau rumah tahanan negara (rutan).