Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membahas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 untuk memperkuat validasi data di Makassar, Sulawesi Selatan.
Anggota KPU Kota Makassar Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie di Makassar, Kamis, mengatakan pertemuan ini menjadi bagian dari langkah penguatan koordinasi teknis antar lembaga, terutama dalam memastikan kelancaran validasi data kependudukan yang akurat dan mutakhir.
Kedua pihak membahas sejumlah hal strategis terkait pemanfaatan data kependudukan sebagai basis pemutakhiran data pemilih, di antaranya pemadanan data, pembaruan elemen data pemilih, serta mekanisme penyampaian data penduduk potensial pemilih secara periodik.
"Hal yang kami lakukan ini adalah salah satu langkah dalam menguatkan koordinasi antar lembaga dalam rangka memvalidasi setiap data kependudukan yang kami terima agar lebih mutakhir dan lebih akurat," ujarnya.
Kunjungan koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara KPU Kota Makassar dan Disdukcapil sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan data administrasi kependudukan.
Wakil Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Makassar Sapri menyebut KPU Kota Makassar juga berkomitmen melaksanakan PDPB secara berkelanjutan dengan prinsip akurat, mutakhir, dan komprehensif.
Menurut dia, kerja sama dengan Disdukcapil menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas data pemilih menjelang tahapan pemilu dan pemilihan serentak mendatang.
"Tentu ini adalah komitmen kami secara kelembagaan, khususnya dalam pelaksanaan PDPB untuk memastikan kualitas data pemilih ketika tahapan Pemilu ataupun Pemilihan di masa yang akan datang", ujar Sapri.
Sekretaris Disdukcapil Makassar Andi Salman Baso juga mendukung penuh langkah yang dilakukan KPU kota Makassar ini.
Menurut dia, hal ini adalah salah satu komitmen KPU Kota Makassar untuk memastikan data pemilih lebih akurat dan lebih mutakhir. "Tentu kita dukung penuh", ujarnya.
Melalui koordinasi ini, kata dia, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih dapat terlaksana secara optimal, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika kependudukan yang terus berkembang di Kota Makassar.
