Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulseltrabar) melakukan sertifikasi terhadap barang milik negara (BMN) sebanyak 2.058 bidang hingga Juli 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar Arif Bintarto Yuwono di Makassar, Sabtu, mengatakan, sertifikasi BMN hingga Juli 2023 masih cukup kecil persentasenya jika dilihat dari target yakni 7.791 bidang BMN.

"Kami tetap optimistis sertifikasi itu akan rampung akhir tahun ini sesuai target. Kalau yang sudah sertifikasi hingga Juli itu baru 26,42 persen atau sekitar 2.059 bidang dari target 7.791 BMN," ujarnya.

Arif Bintarto menyebutkan pemerintah telah menargetkan 7.791 bidang tanah barang milik negara (BMN) harus selesai sertifikasinya hingga akhir 2023.

Ia mengaku jika nilai barang milik negara untuk 7.791 bidang tanah di wilayah Sulawesi Selatan itu mencapai Rp216,73 triliun.

"Untuk semua aset BMN yang terdata itu nilainya sebanyak Rp216,73 triliun. Dari berbagai macam barang milik negara sudah ada yang menghasilkan pajak negara bukan pajak (PNBP) dan sebagian dalam bentuk tanah masih harus mendapatkan legalitas hukum," ujarnya.

Arif mengatakan sertifikasi barang milik negara penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Bukan cuma itu, sertifikasi terhadap aset BMN juga untuk melaksanakan tertib administrasi berupa tanah dan mengamankan semua aset tersebut.

Arif merinci aset tanah yang masih harus mendapatkan legalitas seperti aset tanah di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meliputi tanah di Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang (BBWSJ) Pompengan sebanyak 4.360 bidang tanah.

Kemudian di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk Satker Balai Besar Pengelola Kereta Api (BBPKA) Sulsel sebanyak 2.710 bidang tanah.

Di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Satker Dinas Pertanian, Hortikultura Perkebunan sebanyak 202 bidang tanah dan pada Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya 519 bidang tanah.

Sementara untuk nilai aset BMN berupa tanah senilai Rp154,28 triliun, peralatan dan mesin Rp10,12 triliun, gedung dan bangunan Rp14,55 triliun, jalan, irigasi dan jaringan Rp29,92 triliun, aset tetap lainnya Rp820 miliar, konstruksi dalam pengerjaan Rp6,64 triliun dan aset tidak berwujud senilai Rp400 miliar.

"Kalau untuk penerimaan PNBP dari BMN ini hingga Mei 2023 sudah tercapai Rp13,29 miliar dari target Rp27,38 miliar," katanya.