Makassar (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Pangkep menggelar sosialisasi website Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).
Sosialisasi dibuka Asisten Administrasi Umum Pemkab Pangkep Abbas Hasan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (30/11), dan dihadiri Kadis Kominfo SP Pangkep Syamsurya Syam, Kabid IKP Edi Suharyadi, Perwakilan kepala desa dan camat.
Asisten Administrasi Umum Pemkab Pangkep Abbas Hasan saat membuka acara mengatakan sesuai dengan isi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008 pasal 9 ayat 4 yang berbunyi, Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipamahami.
"Diskominfo SP menindaklanjuti UU nomor 14 terkait keterbukaan informasi publik, untuk mengurangi dampak negatif penggunaan media elektronik. Informasi menjadi hal yang sangat vital dalam pembangunan pemerintahan, dengan hadirnya KIM di desa/kelurahan bisa mengcounter informasi hoax/negatif dan menginformasikan kepada luar terkait kondisi pembangunan pemerintahannya di desa," jelasnya.
Sedangkan, Kabid IKP Diskominfo SP, Edi Suharyadi, mengatakan KIM merupakan turunan dari KIP, penjabaran UU KIP nomor 4 tahun 2008.
"KIM dibentuk dan diperuntukkan bagi masyarakat. Dinas Kominfo hanya pembinaan, KIM dikelola langsung masayarakat," katanya. (*/Inf)
Sosialisasi dibuka Asisten Administrasi Umum Pemkab Pangkep Abbas Hasan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (30/11), dan dihadiri Kadis Kominfo SP Pangkep Syamsurya Syam, Kabid IKP Edi Suharyadi, Perwakilan kepala desa dan camat.
Asisten Administrasi Umum Pemkab Pangkep Abbas Hasan saat membuka acara mengatakan sesuai dengan isi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008 pasal 9 ayat 4 yang berbunyi, Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipamahami.
"Diskominfo SP menindaklanjuti UU nomor 14 terkait keterbukaan informasi publik, untuk mengurangi dampak negatif penggunaan media elektronik. Informasi menjadi hal yang sangat vital dalam pembangunan pemerintahan, dengan hadirnya KIM di desa/kelurahan bisa mengcounter informasi hoax/negatif dan menginformasikan kepada luar terkait kondisi pembangunan pemerintahannya di desa," jelasnya.
Sedangkan, Kabid IKP Diskominfo SP, Edi Suharyadi, mengatakan KIM merupakan turunan dari KIP, penjabaran UU KIP nomor 4 tahun 2008.
"KIM dibentuk dan diperuntukkan bagi masyarakat. Dinas Kominfo hanya pembinaan, KIM dikelola langsung masayarakat," katanya. (*/Inf)