Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) meminta penyaluran dana bagi hasil (DBH) sawit untuk daerah itu dapat dipercepat digunakan untuk membangun infrastruktur.
"Pemprov Sulbar berharap agar dana DBH sawit untuk Sulbar sebesar Rp36,9 miliar dari pemerintah pusat pada 2024, dapat dipercepat," kata Sulbar Zudan Arif Fakrulloh di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, Pemprov Sulbar sangat berharap DBH sawit dipercepat karena akan digunakan membangun infrastruktur di Sulbar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, pada 2023 DBH sawit untuk Sulbar disalurkan terlambat karena dilaksanakan di akhir tahun, sehingga tahun ini diharapkan dapat dipercepat agar masyarakat secepatnya merasakan pembangunan dengan anggaran itu.
"Pemprov Sulbar telah merapikan data perkebunan dan data mengenai sawit Sulbar untuk mendorong peningkatan perkebunan sawit," katanya.
Selain itu, mendorong program peremajaan sawit untuk meningkatkan produktifitas tandang buah sawit (TBS) dan pendapatan petani agar dapat lebih meningkat.
"Provinsi Sulbar yang paling awal merampungkan Rencana Aksi Daerah (RAD) melalui Perda 19 tahun 2021, mengenai upaya peningkatan perkebunan sawit di daerah dapat lebih maksimal," katanya.
Ia menyampaikan, Pemprov Sulbar akan berupaya agar pemanfaatan anggaran DBH sawit berdampak langsung bagi masyarakat.
"Sulbar mendapatkan DBH tersebut dari pemerintah pusat karena merupakan daerah penghasil sawit 242.733 ton per tahun dengan luas 73.578 hektare," katanya.
"Pemprov Sulbar berharap agar dana DBH sawit untuk Sulbar sebesar Rp36,9 miliar dari pemerintah pusat pada 2024, dapat dipercepat," kata Sulbar Zudan Arif Fakrulloh di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, Pemprov Sulbar sangat berharap DBH sawit dipercepat karena akan digunakan membangun infrastruktur di Sulbar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, pada 2023 DBH sawit untuk Sulbar disalurkan terlambat karena dilaksanakan di akhir tahun, sehingga tahun ini diharapkan dapat dipercepat agar masyarakat secepatnya merasakan pembangunan dengan anggaran itu.
"Pemprov Sulbar telah merapikan data perkebunan dan data mengenai sawit Sulbar untuk mendorong peningkatan perkebunan sawit," katanya.
Selain itu, mendorong program peremajaan sawit untuk meningkatkan produktifitas tandang buah sawit (TBS) dan pendapatan petani agar dapat lebih meningkat.
"Provinsi Sulbar yang paling awal merampungkan Rencana Aksi Daerah (RAD) melalui Perda 19 tahun 2021, mengenai upaya peningkatan perkebunan sawit di daerah dapat lebih maksimal," katanya.
Ia menyampaikan, Pemprov Sulbar akan berupaya agar pemanfaatan anggaran DBH sawit berdampak langsung bagi masyarakat.
"Sulbar mendapatkan DBH tersebut dari pemerintah pusat karena merupakan daerah penghasil sawit 242.733 ton per tahun dengan luas 73.578 hektare," katanya.