Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna menyatukan persepsi dalam mewujudkan target nol stunting.
Penjabat Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra di Makassar, Kamis, mengatakan, masalah penurunan angka stunting menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar.
"Kami menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas serta kerja sama multisektor agar dapat mewujudkan zero stunting di Kota Makassar," ujarnya.
Firman mengatakan program percepatan penurunan stunting adalah program yang multisektoral, di mana harus dikerjakan bersama-sama dari berbagai dinas terkait secara koordinatif, terstruktur, terencana, dan logis.
Ia berharap agar semua pihak di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat bersinergi sehingga bisa menurunkan prevalensi stunting di Kota Makassar.
Dia menjelaskan, rakor digelar karena adanya agenda pusat yang akan dihelat pada September 2024. Agenda tersebut dimulai dengan pelaksanaan dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 di mana salah satu indikator utama survei ini adalah stunting.
"Karenanya diperlukan segera aksi nyata yang lebih konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas khususnya pada level keluarga," katanya.
Ia menyatakan jika seluruh intervensi harus difokuskan pada penguatan kelurahan prioritas dan keluarga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Melihat hal itu tentunya perlu kolaborasi yang baik dalam mendukung pelaksanaan survei yang akan dilakukan pada 71 kelurahan di 15 kecamatan.
“Sebanyak 71 kelurahan ini merupakan wilayah-wilayah dengan angka stunting tinggi dan akan menjadi keterwakilan penilaian prevalensi stunting untuk Kota Makassar,” ungkapnya.
Firman menambahkan, sejak bulan Juni telah terlaksana pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh posyandu, namun beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.
Seperti keakuratan dalam melakukan penimbangan dan pengukuran serta perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan.
Selain itu juga berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, di antaranya kegiatan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting).
Pendampingan keluarga oleh TPK serta kegiatan KIE Program Bangga Kencana oleh Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana.
“Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antarsektor untuk dapat saling mendukung melakukan intervensi penurunan stunting, secara 'holistic integrative' serta memiliki keterukuran target yang jelas,” sebutnya.
Firman juga menekankan kepada para camat selaku ketua tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan untuk memaksimalkan perannya.
Dan terus memantau kinerja TPPS kelurahan dalam menggerakkan seluruh sasaran keluarga berisiko stunting untuk dapat rutin datang ke posyandu setiap bulannya.
Penjabat Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra di Makassar, Kamis, mengatakan, masalah penurunan angka stunting menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar.
"Kami menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas serta kerja sama multisektor agar dapat mewujudkan zero stunting di Kota Makassar," ujarnya.
Firman mengatakan program percepatan penurunan stunting adalah program yang multisektoral, di mana harus dikerjakan bersama-sama dari berbagai dinas terkait secara koordinatif, terstruktur, terencana, dan logis.
Ia berharap agar semua pihak di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat bersinergi sehingga bisa menurunkan prevalensi stunting di Kota Makassar.
Dia menjelaskan, rakor digelar karena adanya agenda pusat yang akan dihelat pada September 2024. Agenda tersebut dimulai dengan pelaksanaan dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 di mana salah satu indikator utama survei ini adalah stunting.
"Karenanya diperlukan segera aksi nyata yang lebih konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas khususnya pada level keluarga," katanya.
Ia menyatakan jika seluruh intervensi harus difokuskan pada penguatan kelurahan prioritas dan keluarga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Melihat hal itu tentunya perlu kolaborasi yang baik dalam mendukung pelaksanaan survei yang akan dilakukan pada 71 kelurahan di 15 kecamatan.
“Sebanyak 71 kelurahan ini merupakan wilayah-wilayah dengan angka stunting tinggi dan akan menjadi keterwakilan penilaian prevalensi stunting untuk Kota Makassar,” ungkapnya.
Firman menambahkan, sejak bulan Juni telah terlaksana pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh posyandu, namun beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.
Seperti keakuratan dalam melakukan penimbangan dan pengukuran serta perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan.
Selain itu juga berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, di antaranya kegiatan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting).
Pendampingan keluarga oleh TPK serta kegiatan KIE Program Bangga Kencana oleh Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana.
“Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antarsektor untuk dapat saling mendukung melakukan intervensi penurunan stunting, secara 'holistic integrative' serta memiliki keterukuran target yang jelas,” sebutnya.
Firman juga menekankan kepada para camat selaku ketua tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan untuk memaksimalkan perannya.
Dan terus memantau kinerja TPPS kelurahan dalam menggerakkan seluruh sasaran keluarga berisiko stunting untuk dapat rutin datang ke posyandu setiap bulannya.