Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting bekerjasama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Muhammad Idris di Mamuju, Kamis, mengatakan, Pemprov Sulbar dan BKKBN Sulbar melaksanakan kegiatan diseminasi hasil data keluarga beresiko stunting

Ia mengatakan, kegiatan tersebut untuk melakukan verifikasi dan validasi keluarga beresiko stunting di Sulbar.

Menurut dia, data keluarga beresiko stunting di Sulbar diverfikasi dan divalidasi karena akan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam mengatasi stunting.

"Penanganan stunting dilaksanakan sejumlah instansi pemerintah baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten di Sulbar, sehingga data keluarga beresiko stunting harus valid dan akurat agar program pemerintah dalam menangani stunting dalam efektif dan efisien," katanya.

Ia menyampaikan, semakin bagus data yang dimiliki maka akan sangat bermanfaat untuk penanganan dan penurunan stunting meskipun dilakukan banyak pihak, sehingga upaya menurunkan stunting yang mencapai 30,3 persen di Sulbar dapat diwujudkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan verifikasi dan validasi keluarga beresiko stunting bekerjasama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Mamuju, Kamis (24/10/2024) ANTARA Foto/HO Humas Pemprov Sulbar (B)
"Angka stunting Sulbar telah berhasil diturunkan Pemprov Sulbar sekitar 4,7 persen, yakni dari 35 persen pada 2022, menjadi 30,3 persen pada 2023, dan akan berupaya diturunkan menjadi 14 persen tahun ini berdasarkan target Pemprov Sulbar