Gubernur Sulbar luncurkan pelayanan rujukan stunting terpadu di RSUD Mamuju

Selasa, 23 Desember 2025 19:31 WIB

Gubernur Sulbar Suhardi Duka menggunting pita pada peluncuran operasional pelayanan rujukan stunting terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju, Selasa (23/12/2025). ANTARA/HO/Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka secara resmi meluncurkan operasional pelayanan rujukan stunting terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju.

"Pos pelayanan terpadu rujukan stunting ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanganan stunting secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan di Provinsi Sulbar," kata Suhardi Duka, di Mamuju, Selasa.

Kehadiran pos pelayanan rujukan stunting di RSUD Mamuju kata Suhardi Duka, sangat penting untuk memastikan penanganan stunting berjalan sesuai standar dan dilakukan secara terpadu sebagaimana sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

"Kita harus melihat bahwa persoalan stunting adalah persoalan masa depan. Anak yang pendek akan tertinggal dalam banyak kesempatan, termasuk pada pendidikan kedinasan dan profesi tertentu yang mensyaratkan tinggi badan," ujar Suhardi Duka.

Pada kesempatan itu, Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, setelah RSUD Mamuju segera menetapkan rumah sakit pemerintah di lima kabupaten lainnya, dijadikan sebagai rujukan untuk penanganan stunting.

Pos Pelayanan Terpadu rujukan stunting itu kata Gubernur, diharapkan berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pendampingan terintegrasi di tingkat masyarakat untuk mencegah dan menangani stunting secara holistik.

"Layanan ini tidak sekadar memberikan informasi, tetapi mengkoordinasikan berbagai intervensi spesifik dan sensitif gizi untuk menciptakan generasi yang sehat dan terbebas dari stunting," katanya.

Gubernur menyampaikan, berbagai sistem telah diciptakan pemerintah daerah dalam upaya menekan angka stunting, mulai dari layanan kesehatan gratis di enam kabupaten, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), hingga pembentukan Tim Pasti Padu yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulbar.

"Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulbar, bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten dan Dinas Kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan," tegas Suhardi Duka.

Selain meluncurkan operasional pelayanan rujukan stunting terpadu, pada kegiatan itu Gubernur juga menyerahkan bantuan sosial tunai bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, diantaranya bantuan sosial tunai kepada 3.582 Kepala Keluarga (KK) se-Sulbar dengan total nilai Rp7.164.000.000.

Kemudian, bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBe) sebanyak 102 kelompok dengan total nilai Rp1.260.000.000 serta bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perorangan kepada 33 KK dengan nilai Rp82.500.000.

Sebagian bantuan sosial tersebut juga menyasar 60 lokasi khusus Pasti Padu untuk tahun 2026.