Makassar (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar bimbingan teknik (Bimtek) penyelenggaraan urusan persandian sebagai upaya memperkuat kesiapan daerah menghadapi ancaman siber.
"Bimtek ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber yang kian kompleks, terutama dalam melindungi data strategis, termasuk di daerah-daerah baru seperti yang ada di Papua" kata Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan kegiatan Bimtek ini merupakan program kerja Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Daerah BSSN, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Sementara Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel Andi Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya posisi Sulsel sebagai pusat pengembangan teknologi informasi dan persandian di Kawasan Timur Indonesia.
Menurut dia, pengalaman menghadapi serangan siber beberapa tahun lalu menjadi pelajaran berharga bagi Sulsel. Kini, Pemprov semakin sigap dengan sistem pengelolaan data, tanda tangan elektronik, dan penguatan tata kelola keamanan informasi.
"Beberapa tahun lalu, kita pernah mengalami serangan data yang berdampak cukup serius," kata Winarno pada kegiatan Bimtek yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel itu.
Demikian juga, kata dia, berkat penguatan yang dilakukan, termasuk dukungan Prof Zudan, yang saat itu menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulsel sekaligus Ketua Korpri dan saat ini menjabat kepala BKN.
"Saat ini Pemprov Sulsel sudah lebih siap dalam hal pengelolaan data dan tanda tangan elektronik," ujarnya.
Ia mengatakan di era digital, informasi merupakan aset strategis yang harus dijaga dari ancaman kebocoran, penyalahgunaan, hingga serangan siber yang dapat mengganggu layanan publik ataupun stabilitas pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, Winarno berharap dapat meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang pentingnya keamanan informasi.
Menurut dia, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan BSSN dalam membangun sistem pengamanan siber yang andal dan mendorong perangkat daerah untuk menerapkan standar pengamanan informasi sesuai regulasi yang berlaku.