Satgas Sulsel pastikan stok dan stabilitas harga pangan tetap terjaga

Selasa, 10 Februari 2026 17:02 WIB

Suasana Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan di Makassar, Selasa,(10/2/2026).ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel (.)

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga pangan di Sulawesi Selatan tetap terjaga.

“Saat ini Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan memastikan ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan," ujar Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Brigadir Jenderal Polisi Hermawan di Makassar, Selasa.

"Kita pastikan barangnya ada, tetapi dengan syarat harganya juga harus terjangkau,” lanjutnya dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Lappo Ase, Perum Bulog Sulselbar.

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini pasokan pangan di Sulawesi Selatan berada dalam kondisi aman, tanpa indikasi kekurangan komoditas pangan pokok.

“Bersyukur di Sulsel seluruh pangan selalu tersedia, sehingga tidak ada alasan mengalami kekurangan,” katanya.

Hermawan dalam kesempatan itu juga menegaskan, pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan ketersediaan pangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskandar menambahkan, ketahanan pangan menjadi program prioritas Presiden, yakni mewujudkan kedaulatan pangan. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyusun strategi pengawasan terhadap potensi pelanggaran harga dan mutu pangan pokok.

Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga sistem pangan daerah tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.

“Seluruh pihak akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran harga dan penetapan lainnya agar mutu pangan tetap terjaga, sekaligus menghasilkan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.