Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2025 mencapai Rp2,90 triliun untuk 23.255 rumah subsidi.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel, Supendi di Makassar, Jumat, mengatakan FLPP sebesar Rp2,90 triliun telah memfasilitasi kepemilikan rumah bagi 23.255 keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR.
Supendi mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.
"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.
"FLPP juga menjaga marjin usaha tetap menarik melalui kenaikan harga rumah subsidi setiap tahun, serta memberikan arus kas yang lebih terukur bagi pengembang karena perbankan siap mencairkan pembiayaan setelah unit dinyatakan siap huni," kata Supendi.
Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp2,90 triliun itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Supendi menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," tuturnya.