Gorontalo (ANTARA Sulsel) - Sejumlah warga terutama areal perkebunan dan rumah mereka terkena pembuatan jalan dan pelebaran sungai di pesisir Danau Limboto mempertanyakan penetapan dana pembebasan lahan dari pemerintah.

Bakari, salah seorang perwakilan warga setempat, Rabu, mengatakan bahwa untuk pembuatan jalan dan pelebaran sungai serta pembuatan tangul, ratusan hektare tanah dan perkebunan warga pada sejumlah desa, yakni Tabumela, Tilote, Lekobalo, Dolumo, dan Tualango bakal dibebaskan oleh pemerintah.

Namun setelah beberapa kali dilakukan rapat antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Balai Pembuatan Jalan dan Jembatan dengan warga yang tanahnya terkena proyek tersebut, belum ada kesepakatan harga untuk penggantian lahan tersebut.

"Kami memang sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak balai, namun tidak ada informasi ataupun patokan harga penggantian lahannya," kata Bakari lagi.

Unu M, salah seorang warga Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo mengatakan, proyek pelebaran sungai dan pembuatan tangul tersebut, selain membebaskan lahan perkebunan juga puluhan rumah warga yang akan dibongkar.

"Bahkan ada lokasi makam keluarga yang akan dibongkar, namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang berapa harga yang dipatok untuk penggantiannya," kata Unu lagi.  

Menurut dia, pada akhir tahun 2015 lalu, pihak Balai sudah menjanjikan kepada warga akan melakukan pembayaran pembebasan lahan pada awal tahun 2016, namun sampai saat ini tidak ada realisasinya bahkan tertunda selama beberapa bulan.

"Tanah kami sudah tidak dikelola lagi untuk ditanami sayur dan jagung karena sudah dijanjikan akan dibayar, namun sampai saat ini tidak ada realisasi serta kejelasan berapa harga penggantian per meter perseginya," kata Unu, seraya menambahkan banyak warga yang sudah berutang akibat janji tersebut.

Salah seorang perwakilan dari Balai Jalan dan Jembatan membenarkan bahwa memang kesepakatan harga per meter untuk penggantian lahan itu belum dipatok, mengingat saat ini masih dalam tahap negosiasi.

"Kami masih akan melaksanakan pengukuran areal tanah dan rumah warga yang akan dibebaskan untuk proyek tersebut," katanya lagi.