Makassar (Antara Sulsel) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Dewan Koperasi Indonesia bertekad menciptakan perekonomian nasional yang berkeadilan tanpa melihat skala jenis usahanya.
"Kami punya kesamaan cara pandang dengan Dekopin dan kami ingin agar terjalin hubungan kemitraan yang adil untuk kemajuan bangsa serta kesejahteraan masyarakat," ujar Ketua KPPU RI Syarkawi Rauf di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan berbagai upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi maupun kesenjangan pendapatan masyarakat perlu diapresiasi.
Meskipun demikian, KPPU mencermati masih adanya peluang untuk mengakselerasi efektivitas program-program ekonomi pemerintah dimaksud untuk diimplementasikan.
Kemitraan usaha antara koperasi ataupun UMKM dengan pelaku usaha besar menjadi strategis dalam konteks penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan.
"Oleh karenanya, MoU yang kita lakukan dengan Dekopin di peringatan hari koperasi ini menjadi sangat penting agar tercipta keadilan bagi semua pelaku usaha," katanya.
Menurut dia, penguatan peran koperasi ataupun UMKM, melalui fasilitasi kesempatan untuk membangun kemitraan usaha yang berkelanjutan perlu didorong.
Koperasi dan UMKM, lanjut Syarkawi, jangan sekadar dijadikan segmentasi pasar pelaku usaha besar, melainkan harus diposisikan sebagai mitra usaha yang sesungguhnya bagi pelaku usaha besar guna meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin terbuka lebar.
"Kemitraan usaha yang dibangun harus berkelanjutan, bisa tumbuh bersama-sama. KPPU berkomitmen penuh untuk berkontribusi maksimal dalam mengawasi kemitraan yang di bangun ini," katanya.
Syarkawi menyebutkan melalui efektifitas peran KPPU dalam melaksankan fungsi pengawasan kemitraan koperasi, UMKM dengan pelaku usaha besar, permasalahan ketimpangan ekononi nasional dapat terminimalisasi.
"Penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan akan terakselesari melalui perwujudan kemitraan usaha yang berkelanjutan," ucapnya.
"Kami punya kesamaan cara pandang dengan Dekopin dan kami ingin agar terjalin hubungan kemitraan yang adil untuk kemajuan bangsa serta kesejahteraan masyarakat," ujar Ketua KPPU RI Syarkawi Rauf di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan berbagai upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi maupun kesenjangan pendapatan masyarakat perlu diapresiasi.
Meskipun demikian, KPPU mencermati masih adanya peluang untuk mengakselerasi efektivitas program-program ekonomi pemerintah dimaksud untuk diimplementasikan.
Kemitraan usaha antara koperasi ataupun UMKM dengan pelaku usaha besar menjadi strategis dalam konteks penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan.
"Oleh karenanya, MoU yang kita lakukan dengan Dekopin di peringatan hari koperasi ini menjadi sangat penting agar tercipta keadilan bagi semua pelaku usaha," katanya.
Menurut dia, penguatan peran koperasi ataupun UMKM, melalui fasilitasi kesempatan untuk membangun kemitraan usaha yang berkelanjutan perlu didorong.
Koperasi dan UMKM, lanjut Syarkawi, jangan sekadar dijadikan segmentasi pasar pelaku usaha besar, melainkan harus diposisikan sebagai mitra usaha yang sesungguhnya bagi pelaku usaha besar guna meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin terbuka lebar.
"Kemitraan usaha yang dibangun harus berkelanjutan, bisa tumbuh bersama-sama. KPPU berkomitmen penuh untuk berkontribusi maksimal dalam mengawasi kemitraan yang di bangun ini," katanya.
Syarkawi menyebutkan melalui efektifitas peran KPPU dalam melaksankan fungsi pengawasan kemitraan koperasi, UMKM dengan pelaku usaha besar, permasalahan ketimpangan ekononi nasional dapat terminimalisasi.
"Penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan akan terakselesari melalui perwujudan kemitraan usaha yang berkelanjutan," ucapnya.