Mamuju (Antara Sulsel) - Sekitar 100 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Barat (AMPS) melakukan unjuk rasa untuk menolak pengelolaan tambang Uranium di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, Jumat.
Massa AMPS yang tergabung dari sejumlah organisasi di antaranya PMII, FPPI, GMNI, BEM Poltekkes, BEM Teknik Unika, Maper, Komkar, Ipma Matra dan Hiperkam sempat terjadi kericuhan dengan Satpol PP saat para mahasiswa ini memaksa masuk ke Kantor Gubernur Sulbar.
Kericuhan itu reda, setelah sejumlah pimpinan mahasiswa dan pimpinan Satpol berusaha menenangkan anggotanya masing-masing yang dibantu aparat kepolisian.
Dalam orasinya para mahasiswa meminta pemerintah tidak memberikan izin pengelolaan kekayaan tambang uranium dan gas yang dimiliki Sulbar kepada investor karena bisa berdampak radiasi dan merugikan masyarakat, serta dapat menimbulkan dampak lingkungan.
"Sulbar memiliki kekayaan alam seperti tambang Uranium di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan gas di wilayah Mamuju Tengah dan Mamuju Utara. Tapi kami harap pemerintah tidak semena mena memberikan izin pengelolaan tambang tersebut, sebab mengeksploitasi kekayaan daerah ini, yang tersisa nanti hanya bencana," kata Suyuti Ketua FPPI Pimkot Mamuju.
Dalam orasi laiinya ia juga meminta agar pelayanan pendidikan kesehatan ditingkatkan, dan stop komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan, serta dipertegas kinerja saber pungli, dan juga visa tenaga asing yang bekerja di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mamuju diperjelas," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah juga semestinya mempercepat pembangunan rumah sakit jiwa di Sulbar, terutama pelayanan pasien daripada administrasi rumah sakit, membberantas illegal fishing, serta berhenti melakukan alih fungsi lahan pertanian.
"Terlalu banyak persoalan di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan pemerintah di Sulbar, oleh karena itu peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini hendaknya dijadikan momentum pemerintah bersama berpihak untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan," ujarnya.
Usai melakukan aksinya massa mahasiswa tersebut bubar dengan tertib.
Massa AMPS yang tergabung dari sejumlah organisasi di antaranya PMII, FPPI, GMNI, BEM Poltekkes, BEM Teknik Unika, Maper, Komkar, Ipma Matra dan Hiperkam sempat terjadi kericuhan dengan Satpol PP saat para mahasiswa ini memaksa masuk ke Kantor Gubernur Sulbar.
Kericuhan itu reda, setelah sejumlah pimpinan mahasiswa dan pimpinan Satpol berusaha menenangkan anggotanya masing-masing yang dibantu aparat kepolisian.
Dalam orasinya para mahasiswa meminta pemerintah tidak memberikan izin pengelolaan kekayaan tambang uranium dan gas yang dimiliki Sulbar kepada investor karena bisa berdampak radiasi dan merugikan masyarakat, serta dapat menimbulkan dampak lingkungan.
"Sulbar memiliki kekayaan alam seperti tambang Uranium di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan gas di wilayah Mamuju Tengah dan Mamuju Utara. Tapi kami harap pemerintah tidak semena mena memberikan izin pengelolaan tambang tersebut, sebab mengeksploitasi kekayaan daerah ini, yang tersisa nanti hanya bencana," kata Suyuti Ketua FPPI Pimkot Mamuju.
Dalam orasi laiinya ia juga meminta agar pelayanan pendidikan kesehatan ditingkatkan, dan stop komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan, serta dipertegas kinerja saber pungli, dan juga visa tenaga asing yang bekerja di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mamuju diperjelas," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah juga semestinya mempercepat pembangunan rumah sakit jiwa di Sulbar, terutama pelayanan pasien daripada administrasi rumah sakit, membberantas illegal fishing, serta berhenti melakukan alih fungsi lahan pertanian.
"Terlalu banyak persoalan di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan pemerintah di Sulbar, oleh karena itu peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini hendaknya dijadikan momentum pemerintah bersama berpihak untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan," ujarnya.
Usai melakukan aksinya massa mahasiswa tersebut bubar dengan tertib.