Sekda Sulsel minta OPD rampungkan temuan BPK

Selasa, 10 Juli 2018 13:15 WIB

Sekda Sulsel Tautoto Tanaranggina memberikan sambutan saat rapat pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI Semester 1 tahun 2018, di Makassar, Selasa (10/7). (Istimewa)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tautoto Tanaranggina meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera merampungkan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Saya sudah instruksikan agar inspektur memanggil kembali OPD untuk membenahi itu (tindak lanjut terhadap temuan BPK)," kata Tautoto usai melakukan rapat pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI Semester 1 tahun 2018, di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan, sejauh ini untuk lingkup Pemprov Sulsel progres tindak lanjut terhadap temuan BPK tersebut baru mencapai 70 persen, atau berada di posisi 17 dari 25 entitas yang diperiksa di Sulsel.

Salah satu penyebab lambatnya progres tersebut, adanya temuan BPK dari tahun 2005 dan 2007.

"Ini yang kami kesulitan, karena dicari Inspektur di mana orangnya, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah pindah, bahkan ada yang sudah meninggal," ucapnya.

Meski demikian, lanjutnya, pihaknya tidak bisa berhenti sampai di situ, pembenahan harus tetap dilakukan.

"Yang jelas semua progres harus disampaikan ke BPK, agar terlihat bahwa kita memang punya niat baik untuk memperbaiki itu," ujarnya.

Sementara, Kepala BPK Perwakilan Sulsel Widiyatmantoro mengatakan pihaknya siap berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait kesulitan yang ditemui dalam penyelesaian tindak lanjut temuan BPK tersebut.

"Kewenangan kami memantau dan mengingatkan, karena manfaat pemantauan intinya ada pada tindak lanjutnya, kalau tidak ada tindak lanjut itu berarti tidak ada perbaikan pengelolaan dan pelaporan keuangan," kata dia.

Wakil Bupati Sinjai Andi Fajar Yanwar (kiri) saat menghadiri rapat pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI Semester 1 tahun 2018, di Makassar, Selasa (10/7). (FOTO/Humas Pemkab Sinjai)

Wakil Bupati Sinjai Andi Fajar Yanwar yang hadir pada kegiatan ini mengatakan sangat penting untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan, baik dari sisi pengelolaan administrasi maupun dalam pengelolaan keuangan.

"Melalui kegiatan ini kita bisa melakukan perbaikan kedepan, agar kita tetap bisa mempertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) yang telah dirah Kabupaten Sinjai dalam dua tahun ini," ujar Andi Fajar Yanwar didampingi Plt. Kepala Inspektur Inspektorat Sinjai Andi Yusran Maddolangeng dan Kasubag Tindak Lanjut Bagian Hukum Setdakab Sinjai Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati se-Sulawesi Selatan, para Sekretaris Daerah se-Sulawesi Selatan, Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten/Kota, para pejabat struktural dan pejabat fungsional.