Peran negara dalam melindungi pekerja migran

id pekerja migran indonesia,bpjs ketenagakerjaan,Direktur Eksekutif Migran Care,Wahyu Susilo,naufal mahfudz

Arsip. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi - Maluku Sudirman Simamora (kanan) bersama Direktur SDM dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz (tengah) dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (KKP) Sulsel Sulkaf S Latief tengah berbincang, usai jumpa pers di Makassar, Kamis malam (15/3/2018). (FOTO/Antaranews Sulsel/Suriani Mappong)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Pekerja migran Indonesia di tanah rantau selalu dielu-elukan sebagai pahlawan devisa bagi negara.

Sebagian besar dari mereka bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses meraih banyak materi dari hasil kerjanya.

Namun di balik sejumlah kisah sukses pekerja migran itu, ada pula pekerja migran yang meninggalkan kisah pilu.

Bila pekerja migran mendapatkan nasib buruk di perantauannya, biasanya dihubungkan dengan pepatah kuno "hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri".

Oleh karena itu, banyak pihak berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah guna mencegah kejadian buruk menimpa para pahlawan devisa Indonesia itu.

Untuk itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS -TK) sebagai representasi pemerintah dan negara, berupaya menekan adanya pekerja migran yang menghadapi kendala di tempat kerjanya atau di lingkungannya.

Upaya itu dilakukan BPJS-TK juga dalam rangka melindungi keluarga lara pekerja migran, jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif di Makassar, menjelang akhir tahun 2018. Dia mengatakan, BPJS-TK akan terus meningkatkan kualitas layanan bagi para pekerja migran, terkait dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja migran itu diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sudah terhitung efektif sejak 1 Agustus 2017.

Perlindungan pekerja migran diatur dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Karena itu, lanjut dia, seluruh pekerja Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, saat ini telah mendapatkan kesetaraan perlindungan jaminan sosial yang merupakan perwujudan kehadiran negara bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, setelah satu tahun program ini berjalan, jumlah peserta jaminan sosial sebanyak 398.326 pekerja migran, yang terdiri atas 144.837 calon pekerja migran yang sedang melakukan pelatihan dan persiapan kerja dan 253.489 pekerja migran yang telah bekerja di luar negeri yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Menandai satu tahun perjalanan jaminan sosial bagi pekerja migran sekaligus untuk meningkatkan pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan simposium nasional pada medio 2018. Acara tersebut dihadiri sejumlah asosiasi pekerja migran, pengamat dan pemangku kepentingan di Sulsel.

Melalui kegiatan tersebut menjadi sarana untuk bertukar pikiran dan diskusi guna menghasilkan rumusan ataupun strategi yang baik dan dapat diterima semua pihak, demi pekerja migran yang merupakan duta tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga Agustus 2018, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 48 juta dan jumlah ini terus bergerak hingga akhir 2018. BPJS Ketenagakerjaan sendiri menargetkan keikutsertakan 89 juta pekerja pada 2021 masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan.


Skema PBI

Dalam melindungi pekerja migran, BPJS Ketenagakerjaan dipandang perlu membuat skema penerima bantuan iuran jaminan sosial untuk kelompok pekerja migran Indonesia yang rentan.

Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menilai tidak semua pekerja migran Indonesia mampu untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dipandang perlu dibuatkan skema penerima bantuan iuran (PBI).

Dia mengatakan, banyak pekerja migran bekerja di wilayah yang rentan terkena kekerasan maupun sanksi hukuman.

Pekerja yang rentan inilah yang perlu diberikan bantuan melalui skema iuran PBI dengan mengikuti skema BPJS, termasuk memberikan jaminan kesehatan perlu pembaharuan payung hukum peraturan menteri sesuai UU 18/2017 terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pentingnya perluasan cakupan jaminan perlindungan/risiko di negara tujuan bekerja para pekerja migran akan turut mempermudah klaim seperti konsorsium sebelumnya yang menjamin pekerja migran ini.

Adapun lima program yang wajib diikuti pekerja migran Indonesia di mancanegara adalah program jaminan kesehatan nasional (JKN), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKm), jaminan hari tua (JHT) dan pensiun.

Sementara proses pencairan klaim bagi pekerja atau keluarganya diharapkan lebih mudah dan bisa dilakukan di negara tempat pekerja melaksanakan tugasnya, tanpa perlu menunggu pekerja nanti kembali ke tanah air.

Salah satunya dengan bekerja sama kedutaan besar Indonesia untuk sosialisasi dan membuka pendaftaran program jaminan sosial maupun mencairkan klaim PMI di luar negeri. Hal ini sudah dijajaki di beberapa negara di antaranya Malaysia dan Singapura.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar Usman Rappe saat menyerahkan santunan kepada ahli waris pekerja migran, di Makassar, Senin (2/4) (Suriani Mappong)
Penerima Manfaat

Ketika terjadi musibah yang menimpa pekerja migran, tentulah anggota keluarganya merasakan dampak ikutan. Apalagi jika yang bekerja di luar negeri itu adalah kepala keluarga.

Setidaknya pengalaman itu dirasakan keluarga Suhardi di Makassar, yang menerima santunan senilai Rp85 juta untuk beasiswa anak-anaknya yang masih di jenjang bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bahkan melalui jangkauan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja miran ini, keluarga Suhardi juga mendapatkan jaminan beasiswa pendidikan untuk satu orang anaknya sampai menyelesaikan kuliah S1.

Menurut Kepala Kantor BPJS Cabang Makassar Asri Basir, pemberian beasiswa tersebut sebagai wujud BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan perlindungan jaminan sosial, khususnya untuk para pekerja migran yang menyandang predikat sebagai pahlawan devisa.

Adapun beasiswa yang diberikan setiap tahunnya mulai dari SD sebesar Rp500 ribu, SMP Rp750 ribu, SMA Rp1 juta dan kuliah S1 Rp1,5 juta. Sementara untuk besaran santunan kematian yang diterima ahli waris Sebesar Rp85 juta.

Menurut Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz di sela acara Sosialisasi Visi Misi dan Internalisasi Budaya BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi dan Maluku (Sulama), pemberian santunan kematian dan beasiswa pada ahli waris merupakan salah satu bentuk komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia, baik dalam maupun luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk melindungi semua pekerja dengan harapan setelah tenaga kerja terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam bekerja.

Hanya saja, Naufal mengakui bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan masih harus bekerja keras dalam menyosialisasikan manfaat BPJS kepada para pekerja.

Alasannya, pekerja migran yang sudah terjangkau BPJS Ketenagakerjaan masih jauh lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja yang proses dan prosedurnya masuknya ke suatu negara secara tidak legal.

Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku, Sudirman Simamora mengatakan, pada akhir 2017 tercatat sebanyak 23 ribu tenaga kerja yang mendaftar di wilayah kerjanya.

Jumlah kepesertaan itu terdiri dari tiga kategori, yakni pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja jasa konstruksi.

Khusus untuk pekerja nonformal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sulama, mencapai 110 persen dari yang ditargetkan.

Sementara kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2018 diharapkan dapat bertambah minimal separuh dari capaian 2017.

Masih rendahnya kepesertaan ini untuk lingkup Sulawesi-Maluku baru sekitar 43 persen, padahal idealnya di negara yang tergolong sejahtera sudah harus di atas 50 persen terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi serupa juga terjadi untuk menjangkau pekerja migran Indonesia yang nota bene adalah penyumbang devisa yang tidak bdiremehkan.

Pasalnya, yang dapat dijangkau baru seputar PMI yang legal yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang ilegal masuk ke suatu negara dan mencari hidup di negara itu.

Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja migran sebagai wujud hadirnya negara di tengah-tengah mereka.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar