Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai haluan negara akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinnekaan bangsa.
Haluan negara, menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya ragam perubahan zaman yang menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.
"Oleh karena itu, saya mengimbau semua elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda.
Esensi GBHN, menurut dia, adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang.
"Oleh karena itu, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan, dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD)," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dengan berproses seperti itu, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula kepentingan kelompok.
Dia juga meminta jangan mempersepsikan rencana amendemen untuk menghadirkan kembali GBHN, sebagai upaya memperbesar "otot" MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali karena urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu.
"GBHN tidak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target," katanya.
Dia mencontohkan, Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang atau reformasi dan keterbukaan, yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping.
Berpijak pada Gaige Kaifang itu, menurut dia, Tiongkok melakukan modernisasi empat pilar meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi, dan pembangunan sektor pertahanan.
"Hasilnya, dari negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut hingga dasawarsa 1990-an, Tiongkok kini telah berubah menjadi kekuatan yang menentukan geopolitik dan arah perekonomian global," ujarnya.
Bamsoet menjelaskan, draf GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa, cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, menurut dia, GBHN harus holistik dan menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis.
Berita Terkait
Ketua DPR RI melantik tiga anggota PAW periode 2019-2024
Kamis, 28 Maret 2024 12:48 Wib
Polisi turunkan 3.055 personel amankan demo terkait Pemilu 2024 di KPU dan DPR/MPR RI
Rabu, 20 Maret 2024 12:11 Wib
Polisi kerahkan 3.929 personel guna mengamankan unjuk rasa di DPR/MPR RI
Selasa, 5 Maret 2024 13:19 Wib
Ketua MPR minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran
Jumat, 1 Maret 2024 17:56 Wib
2.590 personel gabungan dikerahkan amankan demo di DPR/ MPR RI
Jumat, 1 Maret 2024 10:00 Wib
Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk merespons hasil pemilu bersifat kontraproduktif
Minggu, 25 Februari 2024 12:24 Wib
Ketua MPR ajak semua pihak jaga kondusifitas di masa tenang Pilpres 2024
Sabtu, 10 Februari 2024 20:15 Wib
Arsul Sani mundur dari DPR -MPR sebelum dilantik sebagai hakim MK
Kamis, 18 Januari 2024 13:54 Wib