Wajo, Sulawesi Selatan (ANTARA) - Setahun yang lalu, tepatnya Jumat (15/2/2019), Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) HM Nurdin Abdullah memimpin upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan “Duo Amran” sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wajo periode 2019-2024, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel di Makassar.
“Duo Amran” yang dimaksud yakni H. Amran Mahmud selaku Bupati Wajo dan H. Amran, SE selaku Wakil Bupati Wajo.
Pelantikan kepala daerah di Kabupaten Wajo itu bersamaan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu hasil pilkada serentak di 2018, yakni Basmin Mattayang - Syukur Bijak.
Saat itu, Gubernur Nurdin Abdullah menekankan pentingnya bupati-wakil bupati berlaku seadil-adilnya, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.
"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-sebaiknya," kata Nurdin Abdullah pada momentum pelantikan itu.
Hadir juga dalam acara pelantikan itu yakni anggota DPR RI, anggota DPD RI, Wagub Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, anggota Forkopimda, Wali Kota Palopo, Wali Kota Makassar, Bupati Luwu Utara, dan Wakil Wali Kota Parepare.
Nurdin juga sempat menekankan bahwa mereka yang terpilih dalam proses pilkada dan dilantik itu merupakan pemimpin yang berpengalaman.
Amran Mahmud sebelum dilantik menjadi Bupati Wajo, telah lima tahun menjabat sebagai Wakil Bupati Wajo. Kini ia didampingi wakil bupati yang berlatar belakang pengusaha.
Setelah setahun berlalu, “Duo Amran” terus berupaya membebaskan defisit keuangan hingga mewujudkan birokrasi kaya fungsi.
Berbagai kebijakan mereka, menyiratkan lahirnya harapan besar bagi kemajuan daerah yang dipimpinnya.
Lahir pula ide-ide brilian dari perubahan paradigma sosial kemasyarakatan yang dilakukan, memantik tampilnya "Duo Amran" ini sebagai icon milenialis modern dengan kemampuan menjawab isu-isu global dan strategis dewasa ini.
Kebijakan pembangunan yang dituangkan ke dalam visi dan misi pembangunan, yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Wajo dengan jiwa kemandirian dan pemerintahanyang demokratis bernafaskan keagamaan, permasalahan pembangunan, isu daerah dan kondisi daerah”.
Selain itu, sistem pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Upaya yang dilakukan duet Politisi dan Pengusaha ini dalam menjalankan amanah rakyat terbukti mampu membebaskan daerah yang dipimpinnya ini dari defisit anggaran sebesar Rp. 67 Miliar.
Langkah kedua adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana pada awal kepemimpinan pasangan bertagline PAMMASE ini terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana pada tahun 2018 PAD kabupaten Wajo hanya sebesar Rp. 134.000.960.836 pada tahun 2019 naik menjadi Rp.142.128.537.381 atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 8.119.576.545.
Bupati Wajo Amran Mahmud menuturkan bahwa peningkatan PAD itu dipicu oleh inovasi yang dilakukan bersama dengan OPD terkait. Pada tahun 2019, penerapan system online pajak daerah mulai dilaksanakan tepatnya dua bulan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
"Melalui MoU antara Pemda Kabupaten Wajo dengan PT Bank Sulselbar, penerapan sistem online ini dikenal dengan nama Mobile Online System (MPOS), dengan memasang sebanyak 30 alat transaksi pada warung, restoran dan rumah makan yang masih berpusat di kota mampu menekan kebocoran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak," ujar Bupati yang juga Ketua DPD Muhammadiyah kabupaten Wajo itu.
Selain MPOS, Pemerintah Wajo juga telah melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Wajo untuk penerapan sistem host to host dan sangat berpengaruh pada peningkatan penerimaan BPHTB di Wajo.
Pada sistem pengurusan perijinan, melalui Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2019 Pemerintah Daerah menerapkan sistem Tax Clearing atau konfirmasi status wajib pajak.
Sementara Wakil Bupati Wajo H. Amran,SE mengatakan langkah besar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wajo diawal pemerintahan PAMMASE adalah penataan birokrasi Pemerintah Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang struktur organisasi, Pemkab berhasil melakukan restrukturisasi perangkat daerah dimana sebelum penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2019 jumlah OPD sebanyak 32 OPD menjadi 27 OPD.
"Tujuannya, selain untuk mengefisienkan anggaran rutin agar anggaran lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan publik. Lebih dari itu, kami ingin mewujudkan pelayanan birokrasi yang miskin struktur tetapi kaya fungsi, " ujar pengusaha batu bara yang terjun ke dunia politik itu.
Dalam upaya menumbuhkan semangat kewiraswastaan khususnya di kalangan milineal Pemkab Wajo memiliki program unggulan, yakni program mencetak 10 ribu wiraswasta baru.
Untuk mewujudkan mimpi ini, Pemkab Wajo dibawah komando "Duo Amran" melakukan berbagai upaya, diantaranya memberikan bantuan modal kepada wiraswasta baru melalui ajang kompetensi yang diselenggarakan bersama Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Selain itu Pemkab Wajo menggandeng berbagai Lembaga Pendidikan dan Perusahaan BUMN untuk melakukan pelatihan kewiraswastaan.
Langkah lainnya adalah membuka dan memberikan ruang usaha pada space Pemda untuk dijadikan tempat berwiraswasta.
"Kami berharap program 10 ribu wiraswasta baru ini mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Wajo dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru atau wiraswasta baru, pengangguran harus kita pikirkan, baik dari kalangan sarjana maupun yang bukan sarjana, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka, " ujar Bupati Wajo, H.Amran Mahmud.
Sementara itu, di Sektor Pendidikan Kabupaten Wajo capain pembangunan dimulai dengan program TOT di At-Taisir sebanyak 14 Orang dengan 2 angkatan, saat ini mereka sudah membuka Lembaga Hafidz Quran dengan jumlah santri sebanyak 118 Orang.
Dalam upaya mendukung terciptanya SDM bermutu, Pemkab Wajo pada APBD 2020 menyiapkan anggaran Bea Siswa sebesar 3 Milliar untuk anak sekolah, anak putus sekolah, mahasiswa dan calon mahasiswa, serta menyiapkan beasiswa khusus tokoh agama desa melalui APBDes. Selain itu, Pemkab juga melibatkan sektor swasta dalam menyiapkan SDM bermutu melalui Program Bea Siswa Sampoerna University.
"Harapan kita dengan adanya program ini dapat memberikan peluang emas bagi siswa lulusan SMA di Kabupaten Wajo untuk bisa mengenyam Pendidikan di Universitas Sampoerna yang bekerjasama dengan University of Arizona di Indonesia , "ujar Mantan Wakil Bupati Wajo ini. (*/Adv)
