Makassar (ANTARA) - Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta pimpinan tinggi pratama lainnya mengikuti kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Kemenkumham di Auditorium Prof. H. Muladi Poltek PIN Tangerang, Senin (16/12).
Kegiatan ini mengangkat tema "Membangun Sinergi Untuk Indonesia Emas 2045 : Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan, Sebagai Pilar Pembangunan Nasional”
Pimpinan Tinggi Pratama kanwil Kemenkumham Sulsel hadir dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja Kementerian Hukum tahun 2025. Dimana kegiatan ini merupakan kesempatan yang berharga dalam menilai capaian kinerja tahun 2024 dan menyusun strategi kinerja 2025 sesuai arah dan semangat Indonesia emas 2045
Adapun dalam refleksi akhir tahun ini empat menteri hadir langsung yakni Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jendral Pol (Purn) Agus Andrianto
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat memberikan sambutan menyampaikan di tahun 2025 seluruh pelayanan publik di Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berbasis digital. Ia mengatakan transformasi digital ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Transformasi ini juga merupakan upaya Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi publik.
Kemenkum melanjutkan, Saat ini Kementerian kita terbagi menjadi empat, yakni Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Koordinator, dengan transformasi ini saya mengajak kita semua untuk saling bersinergi memberikan pelayanan yang terbaik
Menurutnya, sinergi yang baik antar kementerian akan memastikan bahwa pembangunan hukum berjalan selaras dengan kebutuhan negara dan harapan rakyat.
Supratman mengatakan Kemenkum akan memperkuat sistem hukum yang inklusif di tahun 2025. Ia mengatakan tahun depan harus menjadi tahun yang penuh perbaikan dan inovasi. Ia ingin hukum yang adil bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali.
Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra) menuturkan, bila pihaknya siap untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.
Menurut Yusril, dalam mendukung visi Indonesia emas 2045, ada 3 pokok pondasi yang diperlukan, yakni menciptakan stabilitas hukum, kesinambungan Pembangunan tanpa mengabaikan legacy sebelumnya, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Yusril melanjutkan, Kementerian yang berada di bawah kordinasinya, memegang fungsi untuk menciptakan stabilitas hukum. Misalnya, peraturan perundang-undangan berkualitas yang tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, perlindungan HAM yang berkeadilan dan lainnya.
Terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Taufiqurrakhman mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah – langkah strategis Kementerian Hukum dalam mewujudkan kinerja terbaik tahun 2025.
Ia juga mengatakan bahwa dalam refleksi akhir tahun 2024 ini terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kanwil Sulsel yang menerima predikat WBK, yakni Lapas Kelas I Makassar, Rutan Kelas IIB Watansoppeng dan Rutan Kelas IIB Jeneponto.(*/Inf)
