Sulsel Prioritaskan Program Penyediaan Air Bersih
Makassar (ANTARA Sulsel) - Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memprioritaskan program pembangunan infrastruktur dan penyediaan air bersih di 24 kabupaten/kota pada 2009.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel, Drs. Syahriar Tato usai rapat kerja dengan Komisi III DPRD Sulsel di Makassar, Kamis, mengatakan pihaknya tengah menyusun masterplan pengelolaan air bersih di kabupaten/kota.
"Penyediaan air bersih di wilayah utara Sulsel dianggap masih belum seimbang dengan pemanfaatan air bersih di daerah selatan," katanya.
Kota Pare-pare dan kabupaten sekitarnya belum memiliki persediaan air bersih yang memadai. Padahal sumber air yang terdapat di wilayah kabupaten Enrekang potensial dikembangkan untuk penyediaan air bersih di daerah utara.
Untuk meningkatkan pelayanan air minum sehat pedesaan, Distarkim akan mengembangkan Program Air Bersih Berbasis Masyarakat (Pamsimas) mulai tahun ini di delapan kabupaten/kota dengan sasaran pelayanan 120 desa, katanya.
"Pengembangan infrastruktur dan ketersediaan jaringan air bersih ditargetkan rampung lima tahun ke depan," katanya.
Proyek pengembangan pengelolaan air minum perkotaan 2009 berupa penambahan produksi 1.000 liter/detik dari IPA Batang Kaluku untuk melayani kebutuhan air bersih wilayah metropolitan Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa) dan Kabupaten Takalar (Mamminasata).
"Pengadaan air minum di wilayah ini yang meliputi kabupaten Maros, Gowa dan Takalar dan satu kota yakni Makassar telah masuk dalam buku biru Bappenas untuk ditindaklanjuti tahun depan," katanya.
Selain wilayah Mamminasata, pihaknya juga mengusulkan pembangunan IPA dan jaringan distribusi air minum untuk wilayah 'Ajattappareng' yang dapat melayani kabupaten Enrekang, Sidrap, Parepare, dan sebagian kabupaten Barru.
"Penyediaan sarana air bersih diperuntukkan bagi masyarakat pinggiran kota/kabupaten," katanya.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyusun program yang dilengkapi dengan studi kelayakan dan masterplan proyek yang diharapkan dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari negara pendonor.
Apalagi kerja sama pemprov dengan pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) diakui cukup intens dalam melakukan pengembangan infrastruktur di Sulsel.
Pengembangan penyediaan air bersih ini diharapkan mampu memperoleh pembiayaan dari negara Jepang.
Sementara itu, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel pada 2009 memperoleh kucuran dana senilai Rp333,4 miliar lebih atau bertambah Rp117,9 miliar lebih dari 2008 sebanyak Rp215,4 miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari APBN senilai Rp287,4 miliar lebih dan APBD Sulsel Rp46 miliar. (T.PK-HK/N002)
