Makassar (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Makassar akan melakukan validasi data setiap koperasi maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang akan menerima bantuan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) maupun dari badan perbankan dalam mendukung program pemerintah.
"Kejari Makassar akan melakukan validasi data-data Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) maupun dari badan perbankan dalam mendukung program pemerintah terkait PEN," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp35,2 triliun yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha UMKM maupun koperasi.
Andi Sundari menyatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam mendorong tumbuh kembangnya perekonomian serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19.
"Semoga dengan bantuan dana bergulir dari pemerintah dan pelaku usaha atau koperasi yang menerima bantuan itu bisa membangkitkan kembali perekonomian secara nasional di tengah krisis pandemi COVID-19 ini," katanya.
Selain melakukan pendataan dan validasi yang ketat, pihaknya juga memberikan pembinaan dalam program pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kegiatan yang sifatnya penyuluhan dan penerangan hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum.
Kejari Makasaar juga membantu mencari mitra untuk memberikan dukungan kepada UMKM dan memberikan pelatihan pembinaan.
"Selain itu kami juga membantu memasarkan produk mereka dengan menyediakan stan di kantor Kejari Makassar dan setiap kegiatan yang dilakukan," ucapnya.*
Berita Terkait
Pemkab Luwu mulai salurkan BLT dana desa tahap pertama 2024
Jumat, 5 April 2024 17:22 Wib
Cara menggunakan dana THR secara bijak berdasarkan skala prioritas
Kamis, 28 Maret 2024 12:44 Wib
Kejari Makassar dalami dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI
Rabu, 27 Maret 2024 1:57 Wib
Pj Gubernur Sulsel meminta TPAKD lebih aktif agar serapan KUR meningkat
Rabu, 20 Maret 2024 21:16 Wib
Ketua KONI Makassar: Kejari memanggil untuk klarifikasi dana hibah
Selasa, 19 Maret 2024 3:16 Wib
Kejari Makassar selidiki dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI
Senin, 18 Maret 2024 22:10 Wib
Pemerintah Pusat tambah dana IJD untuk Sulsel jadi Rp900 miliar pada 2024
Jumat, 15 Maret 2024 21:37 Wib
Provinsi Sulsel mendapat alokasi dana desa Rp2 triliun lebih pada 2024
Rabu, 6 Maret 2024 21:31 Wib