Pemkab Lutim gelar musrenbang RKPD 2021 secara virtual

Malili (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 secara virtual, Jumat (17/4/2020).

Musrenbang RKPD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Bupati Luwu Timur H Muhammad Thoriq Husler didampingi Ketua DPRD H Amran Syam, Sekretaris Daerah H Bahri Suli, Kepala Bapelitbangda Lutim H Budiman serta sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemkab Luwu Timur.

Musrenbang yang dilaksanakan dengan format video conference juga diikuti oleh Kepala Bapelitbangda Sulawesi Selatan Prof Yusran Yusuf dan Fungsional Perencana Madya Bapelitbangda Sulawesi Selatan, Inyo, dilokasi yang berbeda.

Penyusunan RKPD Tahun 2021 ini dengan tema “Pemantapan kemajuan dan kemandirian daerah dengan didukung oleh situasi kondusif bagi ketertiban umum dan penyelenggaraan demokrasi”.

Bupati mengatakan RKPD tahun 2021 merupakan implementasi tahun terakhir atau tahun kelima kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode 2016-2021 dengan visi Luwu Timur Terkemuka 2021″.

Husler menekankan pada tahun 2021 yang akan datang, pembangunan diarahkan pada 5 prioritas, diantaranya Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pengembangan Masyarakat Religius dan Kerukunan Umat Beragama, Penataan Ruang dan Pelestarian Lingkungan, Pembangunan dan Pelayanan Pendidikan serta Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan.

Menurutnya, Kelima prioritas ini sejalan dengan pokok visi yang akan dicapai yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

“Saya menegaskan kembali agar senantiasa menjaga konsistensi terhadap tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian dalam menyikapi dinamika perkembangan saat ini salah satunya yakni memerintahkan kepada seluruh aparatur Pemerintahan dan stakeholder pembangunan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah pusat terkait implemntasi pengelolaan Pemerintahan berbasis e-goverment.

hal ini guna menjaga konsistensi agenda perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan, mewujudkan tranparansi serta sejalan dengan program Nasional Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.

“Saya berharap agar aparatur Pemerintah serta seluruh stakeholders pembangunan dapat menerapkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam acara ini, Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan juga menyampaikan sambutan Gubernur sekaligus menyampaikan pemaparan arah kebijakan pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. (*/Adv)