Mamuju (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Barat berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Pemprov Sulbar meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilannya mendapatkan atau mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali secara berturut-turut," kata Sekda Provinsi Sulbar Muh Idris Dp di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, pada tahun 2020 hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Sulbar mendapatkan WTP.
"Piagam penghargaan opini WTP dari Kementrian Keuangan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro, mengatakan, pemberian penghargaan sebagai apresiasi dari pemerintah kepada Pemprov Sulbar perlu mendapatkan perhatian, dan pemerintah Sulbar terus mempertahankan prestasi dengan meraih WTP.
Ia berharap pemerintah Sulbar tetap patuh menjalankan aturan perundangan dalam mengelola anggaran APBD, khususnya dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga berharap agar pengawasan intern perlu dalam mengawasi penggunaan anggaran sesuai peraturan yang ada.
Berita Terkait
Unhas kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian di 2024
Senin, 1 April 2024 19:48 Wib
Pemprov Sulsel serahkan LKPD 2023 tepat waktu
Minggu, 31 Maret 2024 13:24 Wib
Bupati Wajo: Pembangunan WTP jadi solusi distribusi air ke warga
Rabu, 7 Februari 2024 0:48 Wib
Kemenkumham meraih opini WTP dari BPK 14 kali berturut-turut
Jumat, 4 Agustus 2023 17:40 Wib
BPK temukan permasalahan dalam LK Kemenkop 2022 terkait pendapatan GSH
Minggu, 16 Juli 2023 1:28 Wib
BPK temukan enam permasalahan dalam laporan keuangan Kemenkes 2022
Minggu, 9 Juli 2023 10:36 Wib
BPK ungkapkan temuan kelemahan SPI dalam laporan keuangan BPOM 2022
Minggu, 9 Juli 2023 10:35 Wib
BPK berharap pemerintah tindak lanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan
Senin, 26 Juni 2023 15:19 Wib