Sekda : Pelayanan Publik Masih Kedodoran

Selasa, 4 Januari 2011 15:55 WIB

Makassar (ANTARA News) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muallim di Makassar, Selasa, mengatakan, reformasi birokrasi, khususnya di bidang pelayanan publik masih sangat kedodoran.

Hasil survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2009 mencatat kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,64 dari skala 10 untuk instansi pusat, sedangkan pada tahun 2008 skor untuk unit pelayanan publik di daerah sebesar 6,69.

Begitu juga dalam hal kemudahan berusaha, Indonesia diukur belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang telah berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia.

Data International Finance Corporation pada tahun 2009 menyebutkan Indonesia menempati peringkat kemudahan berusaha ke-122 dari 181 negara atau berada pada peringkat keenam dari sembilan negara ASEAN. Padahal Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi investor global.

Pemprov Sulsel, lanjutnya, menyambut baik kegiatan Diseminasi Program Kinerja USAID untuk peningkatan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk mengubah kondisi pelayanan publik yang terpuruk, kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terwujudnya efektivitas, akuntabilitas kinerja birokrat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program ini sejalan dan menjadi tindaklanjut dari strategi Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 yang bertujuan mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan wewenang pemerintah, meningkatkan mutu pelayanan publik, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program instansi, meningkatkan efisiensi, menjadikan birokrat antisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Pemprov Sulsel A. Suridahti menambahkan, program ini akan membantu empat pemerintah provinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam dan Kalimantan Barat serta lima kabupaten dan kota di masing-masing provinsi tersebut.

Diseminasi ini bertujuan mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan pengembangan bisnis di daerah.

Kerja sama Indonesia dan USAID dalam program ini menitikberatkan pada penciptaan sistem insentif baru atau memperkuat yang sudah ada, mengembangkan, menguji dan melaksanakan solusi inovatif serta membantu reflikasi terhadap pemberi pelayanan publik yang terbaik dan berjangka waktu 4,5 tahun. (T.KR-RY/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.