DPRD Sulsel soroti parkiran Lego-lego CPI dikuasai preman
Makassar (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menyoroti lahan parkir yang dikuasai preman untuk meraup keuntungan pribadi pada destinasi kuliner Lego-lego di kawasan reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI), padahal sebelumnya gratis bagi pengunjung.
"Parkiran di sana amburadul. Dulu kan disepakati gratis bagi pengunjung, tapi kini dimanfaatkan preman memungut biaya parkir. Sementara pengelolanya (Pemprov) terkesan tutup mata," kata Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel Fadriaty AS saat rapat di kantor dewan setempat, Kota Makassar, Senin.
Menurut dia, sejatinya Pemprov Sulsel bisa melihat peluang pendapatan selain pengelolaan tempat wisata kuliner yang menjadi ikon baru di Makassar, juga mengelola perparkiran. Sebab, potensi pendapatan di lokasi Lego-lego yang berdekatan dengan masjid 99 Kubah di kawasan reklamasi CPI cukup besar karena menarik pengunjung.
Namun sangat disayangkan, kata perempuan disapa akrab Enceng ini, lahan parkir malah dimanfaatkan orang lain untuk meraup keuntungan. Dari informasi diterima ada puluhan hingga ratusan kendaraan keluar masuk ke lokasi itu setiap harinya.
Pembangunan lokasi destinasi kuliner itu, kata politisi perempuan asal fraksi Demokrat itu, Lego-lego merupakan salah satu program prioritas gubernur non aktif Nurdin Abdullah. Anggaran yang digelontorkan juga tidak sedikit, tapi hasilnya tidak sesuai harapan.
"Anggaran pembangunannya sampai Rp25 miliar, saya kira itu besar. Dulu disepakati gratis (parkiran) , tapi kenapa dikelola orang bukan Pemprov. Bayangkan kalau hilang kendaraan siapa yang mau bertanggung jawab, " ucap Enceng menegaskan.
Pihaknya berharap Pemprov segera mengambil tindakan, lebih baik pengelolaan parkir diambil alih, karena hanya satu akses jalan masuk, orang tidak bisa keluar atau masuk tanpa memiliki karcis.
Tidak hanya itu, pembuangan limbah di lokasi setempat juga tidak dikelola baik, sehingga dampaknya ke depan laut akan mudah tercemar, karena limbah dibuang sembarangan, tanpa adanya pengelolaan secara baik.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Haeruddin dalam rapat itu mengungkapkan adanya dugaan intervensi dari kelompok preman setempat kepada pengunjung untuk mencari keuntungan, padahal parkiran di sana gratis.
Selain itu, para preman ini terkesan menguasai lahan parkiran, dan sangat rentan terjadi tindakan kriminal. Sehingga pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsek juga Danramil untuk membantu pengamanan. Meski demikian, pihaknya berdalih tindakan telah dilakukan, hingga mencari solusi lain.
"Alternatifnya, dilakukan pengalihan parkir di luar, tapi rawan kriminal dan dampaknya pengunjung malas masuk karena jauh dari Lego-lego. Bahkan banyak muncul titik parkir liar, itu juga beberapa kali kami sterilkan. Sementara ini kami pikirkan solusinya, termasuk masukan dari dewan," ujar Haerudin.
"Parkiran di sana amburadul. Dulu kan disepakati gratis bagi pengunjung, tapi kini dimanfaatkan preman memungut biaya parkir. Sementara pengelolanya (Pemprov) terkesan tutup mata," kata Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel Fadriaty AS saat rapat di kantor dewan setempat, Kota Makassar, Senin.
Menurut dia, sejatinya Pemprov Sulsel bisa melihat peluang pendapatan selain pengelolaan tempat wisata kuliner yang menjadi ikon baru di Makassar, juga mengelola perparkiran. Sebab, potensi pendapatan di lokasi Lego-lego yang berdekatan dengan masjid 99 Kubah di kawasan reklamasi CPI cukup besar karena menarik pengunjung.
Namun sangat disayangkan, kata perempuan disapa akrab Enceng ini, lahan parkir malah dimanfaatkan orang lain untuk meraup keuntungan. Dari informasi diterima ada puluhan hingga ratusan kendaraan keluar masuk ke lokasi itu setiap harinya.
Pembangunan lokasi destinasi kuliner itu, kata politisi perempuan asal fraksi Demokrat itu, Lego-lego merupakan salah satu program prioritas gubernur non aktif Nurdin Abdullah. Anggaran yang digelontorkan juga tidak sedikit, tapi hasilnya tidak sesuai harapan.
"Anggaran pembangunannya sampai Rp25 miliar, saya kira itu besar. Dulu disepakati gratis (parkiran) , tapi kenapa dikelola orang bukan Pemprov. Bayangkan kalau hilang kendaraan siapa yang mau bertanggung jawab, " ucap Enceng menegaskan.
Pihaknya berharap Pemprov segera mengambil tindakan, lebih baik pengelolaan parkir diambil alih, karena hanya satu akses jalan masuk, orang tidak bisa keluar atau masuk tanpa memiliki karcis.
Tidak hanya itu, pembuangan limbah di lokasi setempat juga tidak dikelola baik, sehingga dampaknya ke depan laut akan mudah tercemar, karena limbah dibuang sembarangan, tanpa adanya pengelolaan secara baik.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Haeruddin dalam rapat itu mengungkapkan adanya dugaan intervensi dari kelompok preman setempat kepada pengunjung untuk mencari keuntungan, padahal parkiran di sana gratis.
Selain itu, para preman ini terkesan menguasai lahan parkiran, dan sangat rentan terjadi tindakan kriminal. Sehingga pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsek juga Danramil untuk membantu pengamanan. Meski demikian, pihaknya berdalih tindakan telah dilakukan, hingga mencari solusi lain.
"Alternatifnya, dilakukan pengalihan parkir di luar, tapi rawan kriminal dan dampaknya pengunjung malas masuk karena jauh dari Lego-lego. Bahkan banyak muncul titik parkir liar, itu juga beberapa kali kami sterilkan. Sementara ini kami pikirkan solusinya, termasuk masukan dari dewan," ujar Haerudin.