Dirjen Dikti : APK Indonesia 18,7 Persen

Rabu, 23 Februari 2011 02:55 WIB

Makassar (ANTARA News) - Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Prof Dr Ir Djoko Santoso mengatakan, angka partisipasi kasar (APK) Indonesia ke pendidikan tinggi hanya 18,7 persen.

ini berarti pekerjaan rumah pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat besar, yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan kampus menjadi bernuansa akademik, kata Dirjen Djoko Santoso dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin (Unhas) yang dipandu Rektor Unhas Prof Dr dr Idrus A Paturusi, usai peresmian Pusat Bahasa Mandarin di Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Selasa.

"Ukuran orang pintar itu sangat sederhana. Jumlah anak-anak yang belajar di perguruan tinggi dibagi dengan anak-anak yang seharusnmya belajar di perguruan tinggi. Ternyata angka partisipasi kasar (APK) Indonesia ke pendidikan tinggi hanya 18,7 persen,"

Dirjen mengatakan, jumlah mahasiswa Indonesia 4,6 juta, sementara anak usia yang harus belajar di perguruan tinggi mencapai 25 juta. Jika dibandingkan APK negara maju yang mencapai 40 persen, Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai angka itu. Amerika Serikat memiliki APK 60 persen dan tertinggi Korea Selatan 90 persen.

"Itulah sebabnya, tingkat kemajuan Korea Selatan itu sangat tinggi," kata Djoko Santoso. Mantan Rektor ITB tersebut mengatakan, kita harus menaikkan APK, namun tidak boleh melupakan kualitas pada semua tingkatan pendidikan. Mulai dari S-1 hingga S-3.

"Sekarang, kayaknya diobral. Ada perguruan tinggi swasta baru berdiri malah mau jadi world class. Kalau seperti Unhas tidak apa-apa," ujar Dirjen.

Yang sering jadi masalah, sebut Dirjen, kita di Indonesia suka melihat yang jelek, bukan yang bagus. Negara lain ingin melihat Indonesia itu ribut terus, sehingga tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dirinya. Negara dibuat tidak maju-maju dengan cara dibuat selalu ribut, tidak tenang.

Dirjen menyebutkan, saat ini terdapat 160.000 dosen di perguruan tinggi, 80 ribu orang di antaranya magister dan 15.000 doktor. Dia mengakui banyak aturan yang berkaitan pendidikan tinggi sudah usang dan perlu diubah Dalam hal pembukaan program pendidikan doktor, hendaknya jangan terus di Jawa, tetapi juga di luar Jawa.

"Kalau di Jawa terus, nanti Jawa penuh," ucap Dirjen Djoko Santoso.(T.KR-AAT/F003)