LSM Protes Gubernur Sulbar Bebas Korupsi
Mamuju (ANTARA News) - Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Anti Korupsi Sulawesi Barat memprotes Gubernur Sulawesi Barat diberi penghargaan sebagai Gubernur bebas korupsi dari pemerintah pusat.
"Omong kosong pemerintahan yang dipimpin Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, bebas korupsi, penghargaan pemeritah pusat yang diberikan kepadanya itu adalah sebuah penghargaan yang keliru, dan mesti dikaji kembali," kata Ketua Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, tidak mungkin seorang pemimpin seperti Gubernur Sulbar dapat dinyatakan begitu saja bebas korupsi sementara aparat pemerintahannya yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar syarat melakukan dugaan penyelewengan anggaran APBD Sulbar sehingga menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK).
"BPK menemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran di Pemprov Sulbar mencapai Rp4 miliar melalui APBD Sulbar tahun 2010, sementara pemerintah di Sulbar hanya mengembalikan anggaran sekitar Rp800 juta ke kas negara, dan sisanya sekitar Rp3,2 miliar belum dikembalikan kekas negara," katanya.
Ia mengatakan, adanya temuan penyelewengan anggaran oleh BPK pada APBD Sulbar tahun 2010 sekitar Rp3,2 miliar yang tidak dikembalikan ke kas negara tersebut, membuktikan jika pemerintah yang dipimpim Gubernur Sulbar bobrok dan tidak bebas dari praktek dugaan korupsi.
Artinya keadaan tersebut berbanding terbalik antara penghargaan dan fakta temuan BPK yang belum dikembalikan.
"Bukan hanya itu saja, kasus dugaan korupsi pembangunan gedung olahraga (GOR) Sulbar yang menelan anggaran hingga Rp11 miliar melalui APBN tahun 2008, yang saat ini tidak tuntas ditangani Kejaksaan Tinggi Sulselbar, juga merupakan bukti bahwa pemerintahan Gubernur Sulbar tidak bersih," katanya.
Begitu juga dana bantuan sosial untuk bencana gempa Jawa Tengah yang menggiring beberapa pejabat di Pemprov Sulbar ke tahanan dan harus menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Mamuju juga bukti pemerintahan Gubernur Sulbar tidak bersih.
"Dan banyak lagi kasus lainnya yang sudah diproses hukum di Sulbar yang sesungguhnya akan dapat membuktikan pemerintahan Gubernur Sulbar tidak bersih," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat menarik kembali penghargaan bebas korupsi kepada Gubernur Sulbar karena pemerintahannya tidak bebas korupsi, penghargaan itu hanya akan mencederai penegakan hukum yang selama ini dibangun di negara kita.
"Jika sebuah pemerintahan bermasalah hukum, kemudian diberikan penghargaan bebas korupsi seperti pemerintahan di Sulbar apa artinya penegakan hukum yang coba dibangun di negara ini, itu masuk angin," katanya.(T.KR-MFH/F003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
