Kunjungan SBY Disambut Demo BHP
Makassar (ANTARA News) - Kunjungan dua hari Presiden Yudhoyono ke Makassar disambut unjukrasa ratusan mahasiswa yang memprotes pemberlakuan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), pada Kamis.
Dalam aksinya, pengunjukrasa yang merupakan mahasiswa gabungan dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar itu, hendak melakukan longmarch dari kampus masing-masing menuju Kantor Gubernur Sulsel dan Monumen Mandala.
Namun aksi mereka diblokade aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga di sejumlah ruas jalan, sehingga para pengunjukrasa berputar arah dan memusatkan demo di bundaran Jl. AP. Pettarani-Jl. Boulevard, Panakukang Mas, Makassar.
Aksi tersebut dimulai pada pukul 09.00 Wita dan berlangsung sekitar empat jam. Saat berangkat dari kampus, di sepanjang jalan mereka berorasi sambil mencabuti beberapa baliho dan poster calon anggota legislatif (caleg) yang banyak tertempel di pepohonan.
Tidak hanya itu, mereka juga melakukan aksi mengecat jalan dengan menuliskan kata `Tolak BHP' sambil membagikan pernyataan sikap.
Aksi juga tidak hanya terjadi di tempat tersebut. Sejumlah kelompok mahasiswa lain juga berunjukrasa di depan kampus masing-masing, antara lain di depan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. AP Pettarani Ujung dan Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar di Jl. Sultan Alauddin.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyatakan menolak kedatangan SBY yang mereka nilai anti keberpihakan pada rakyat. Mereka juga mendesak pemerintah segera mencabut UU BHP.
Pendemo menyebutkan, dalam anggaran pendidikan dalam RAPBN 2009 pemerintah menyatakan akan memenuhi anggaran pendidikan 20 persen atau senilai Rp224 triliun dari APBN.
Namun jika dijumlahkan anggran subsektor dalam pendidikan, antara lain anggaran untuk Departemen pendidikan nasional (Depdiknas) sebesar Rp52 triliun, nota keuangan tambahan sebesar Rp46,1 triliun, dan angggaran untuk Departemen Agama sebesar Rp20,7 triliun, maka total nilai anggran terpakai hanya Rp118,8 triliun atau hanya 12 persen.
Mereka juga mengatakan, pemerintah tidak menjelaskan darimana pembiayaan untuk berbagai sekolah kedinasan, yang juga memakan anggaran begitu besar.
Menurutnya, jika anggaran sekolah kedinasan milik lembaga-lembaga departemen dimasukkan dalam anggaran pembiayaan pendidikan, maka anggaran pendidikan untuk rakyat akan makin bekurang.
Mereka juga menyatakan kekecewaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulsel dan Ketua DPRD Sulsel yang telah menandatangani surat penolakan UU BHP, namun saat ini tidak menindaklanjutinya.
Aksi unjukrasa yang diikuti 23 lembaga kemahasiswaan dari kampus UNM, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiya (Unismuh) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) tersebut berakhir pada pukul 14.00 Wita.
Kedatangan Presiden Yudhoyono sendiri, 11-12 Maret ini, dalam rangka meninjau sejumlah megaproyek di Sulsel. Antara lain, unit produksi PT Semen Tonasa persero di Kabupaten Pangkep dan lokasi pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) di Makassar.
Di tempat itu, Presiden juga akan menyerahkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 5 juta untuk tiap usaha melalui Bank milik Pemerintah.
Bank tersebut antara lain, Bank Mandiri Rp 44,85 miliar, BNI Rp 53,38 miliar, Bank Bukopin Rp 16,12 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp 6,38 miliar, BTN Rp 2,24 miliar dan BRI Rp 579,07 miliar.
Selain itu, ada tujuh Bupati dan Walikota yang akan dianugerahi penghargaan karena berhasil menyukseskan pendidikan dasar 12 tahun, masing-masing Walikota Parepare, Bupati Sinjai, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, Bupati Bantaeng, Bupati Pangkep dan Bupati Gowa.
(T.PK-AAT/J006)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
