ABM : KPU harus Netral

Jumat, 27 Mei 2011 21:11 WIB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Bupati Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) meminta seluruh perangkat KPU kabupaten Polman bekerja netral tanpa menjalankan kepentingan salah satu calon yang akan maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang.

"Sebagai pemerintah kabupaten, saya tidak ingin melihat salah satu dari penyelenggara Pilkada Gubernur Sulbar di Polman melakukan kecurangan dan tidak berposisi netral sebab itu akan merusak sistem demokrasi kita," tegas Bupati Polman, Ali Baal Masdar di Polman, Jumat.

Ia mengkhususkan kepada PPS dan PPK yang melakukan tugasnya di tingkat kecamatan serta desa yang bersentuhan langsung dengan warga dan memungkinkan terjadi kecurangan sebeb lebih sulit dilakukan kontrol secara langsung oleh pengawas pilkada.

Untuk itu, KPU di tingkat kabupaten diminta melakukan pengawasan dan sistem manajemen yang rapi agar menutup peluang terjadinya kecurangan yang dilakukan PPS dan PPK sehingga tidak menimbulkan kesalahan dan potensi fitnah.

"Jika hal ini bisa diminimalisir, maka potensi konflik di masyarakat juga akan semakin berkurang sebab yang kerap memicu munculnya konflik akibat kesalahan pada tingkat PPS dan PPK yang tidak mampu dievaluasi, akhirnya menjadi permasalahan," ungkapnya.

Menurut ABM, KPU bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan bekerja untuk kepentingan salah satu calon, sebab warga semakin lama semakin cerdas untuk memilih dan menentukan sikap. Jika langkah yang ditempuh KPU salah, maka imbasnya sangat besar.

Seluruh penyelenggara pilkada telah mendapat tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing dan hal tersebut dijadikan dasar agar tetap berada pada posisi yang seimbang.

"Saya berharap PPS dan PPK betul-betul membantu seluruh tanggungjawab yang dilimpahkan kepada KPU sebagai penyelenggara pilkada agar tidak menimbulkan banyak permasalahan," imbaunya.

Tugas utama yang dilakukan adalah dengan menjaga seluruh perangkat pilkada agar berjalan sesuai aturan dan jangan sampai warga kehilangan kepercayaan terhadap KPU.

"Sangat disayangkan jika warga telah hilang kepercayaan kepada penyelenggara pilkada sebab itu akan berimbas kepada seluruh calon dan akan memberikan dampak yang buruk pula," ujar ABM. (T.KR-MH/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.