Pilkada Sulbar Berpeluang Digugat

Kamis, 21 Juli 2011 17:00 WIB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Pilkada Gubernur Sulawesi Barat berpeluang digugat salah satu calon yang menganggap pelaksanaan tidak sesuai dengan mekanisme pengawasan dari Panwas.

"Bukan berarti kami melakukan provokasi terhadap salah satu calon yang nantinya tidak terpilih untuk melakukan gugatan, namun ini sesuai dengan kenyataan dan mekanisme pelaksanaan pilkada yang tidak melalui tahapan pengawasan," ujar Ketua Panwas Sulbar, Lukman di Polewali Mandar (Polman), Kamis.

Dia mengatakan, ada beberapa tahapan pilkada yang tidak melalui mekanisme pengawasan oleh Panwas akibat keterbatasan anggaran untuk menjalankan tahapan dan melakukan pembentukan petugas pengawas hingga tingkat paling kecil pada seluruh kabupaten di Sulbar.

Beberapa tahapan yang tidak melalui pengawasan Panwas adalah penetapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sementara dijalankan Komisi Pemilihan Umum pada tiap kabupaten.

Selain itu, tahapan yang tidak mendapat pengawalan Panwas adalah pelaksanaan verifikasi calon serta proses deklarasi telah diselenggarakan oleh calon, hal tersebut berkaitan dengan pengawasan dan pelanggaran yang bisa saja terjadi, namun tidak bisa diawasi karena belum terbentuknya panitia pengawas pilkada.

"Harusnya beberapa tahapan pembentukan Panwas hingga tingkat kabupaten dan kecamatan telah dirampungkan Mei 2011. Hal tersebut baru kami lakukan sekarang dan secara otomatis banyak tahapan yang diselenggarakan KPU tidak bisa kami awasi," ungkap Lukman.

Menurut dia, kinerja Panwas hanya maksimal 20 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang rencananya diselenggarakan 10 Oktober 2011. Ia mengaku tidak bertanggungjawab atas beberapa tahapan yang sebelumnya telah dilaksanakan tanpa melalui pengawasan.

Lukman juga menyebutkan, dalam aturan undang-undang pemilu mengharuskan Panwas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses yang diselenggarakan KPU maupun seluruh kegiatan yang diselenggarakan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Namun kami tetap akan menjalankan tugas sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan anggaran yang kami miliki sebab kami juga tidak bisa berbuat banyak jika mengalami keterbatasan anggaran," ungkapnya.

Ia tetap berharap agar pilkada yang akan diselenggarakan tidak sesuai dengan kekhawatiran yang diprediksi akan terjadi, sehingga kondisi sosial dan politik juga tetap kondusif. (T.PSO-284/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.