Pemkab Dituding Perlambat Salurkan ADD

Jumat, 5 Agustus 2011 04:16 WIB

Makassar (ANTARA News) - Pemerintah kabupaten dituding memperlambat penyaluran Alokasi Dana Desa yang dikucurkan melalui Dana Alokasi Umum.

"Yang saya kaget kalau kabupaten terlambat bayar ADD. Padahal ADD melekat dalam DAU. Banyak keluhan keterlambatan ADD seperti Bone, Sinjai, dan hampir semua kabupaten," kata anggota Komisi C DPRD Sulsel Ajeip Padindang di Makassar, Kamis.

Padahal, kata Ajeip yang berasal dari daerah pemilihan Bone, Soppeng, Wajo, Pemprov Sulsel 10 hari sebelum jadwal pembayaran ADD yang satu paket dengan gaji pegawai telah menyalurkannya ke rekening pemerintah kabupaten/kota.

Keterlambatan alokasi ADD menjadi bagian dari tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Sulsel 2010 dari mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bermitra dengan Komisi C yang mencapai Rp187 miliar. Jumlah ini sangat besar dari total Silpa APBD Sulsel 2010 sekitar Rp290 miliar.

"Yang besar di Komisi C Silpa pendapatan, kalau Silpa belanja Komisi D paling besar Rp63 miliar," ucap Ajeip yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel.

Ia mengemukakan, besarnya Silpa pendapatan Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi mitra Komisi C disebabkan bagi hasil pajak kendaraan bermotor belum disalurkan untuk November dan Desember 2010.

"Saya tidak kaget kalau ini, karena memang selalu begitu untuk pembayaran dua bulan diakhir tahun. Saya kaget masih ada daerah yang mengeluh soal keuangan padahal sudah dibayarkan pajak bagi hasil kendaraan bermotor," ucapnya.

Mantan Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel ini menambahkan, Kota Makassar paling banyak mendapat dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp8 miliar sampai Rp9 miliar per bulan. (T.pso-099/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.