APBD 2011 Sulsel Tembus Rp3,33 Triliun

Sabtu, 17 September 2011 04:33 WIB

Makassar (ANTARA News) - Belanja daerah Sulawesi Selatan menembus Rp3,33 triliun setelah mengalami penambahan Rp373 miliar di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2011.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Jumat, mengatakan lonjakan drastis belanja daerah Sulsel dalam beberapa tahun terakhir menandakan kesejahteraan masyarakat di 24 kabupaten/kota semakin meningkat.

"Itu pertanda bahwa ekonomi kita membaik, pendapatan daerah juga membaik, penerimaan pajak makin banyak, pajak paling seksi dari kendaraan bermotor," katanya.

Dari Rp3,337 triliun belanja daerah pada KUA/PPAS APBD 2011 pasca perubahan yang telah ditandatangani gubernur dan DPRD, belanja tidak langsung mencapai Rp1,98 triliun, sedang belanja langsung Rp1,37 triliun.
Belanja tidak langsung meliputi, belanja pegawai Rp628 miliar, belanja bunga Rp150 juta, belanja hibah Rp102 miliar, belanja bantuan sosial Rp35,9 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi dan kabupaten/kota Rp707 miliar, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp490 miliar, dan belanja tidak terduga Rp27 miliar.

Sementara, anggaran belanja langsung atau belanja pembangunan yang dikelola oleh sekitar 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulsel terbanyak di urusan Pekerjaan Umum Rp434 miliar, terdiri atas Dinas Bina Marga Rp350 miliar dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Rp83 miliar.

Untuk Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Rp93 miliar, Dinas Perhubungan Rp53 miliar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp27 miliar.

Sedangkan, belanja langsung untuk urusan kesehatan Rp292 miliar yang terdiri atas Dinas Kesehatan Rp14 miliar, RSUD Labuang Baji Rp35 miliar, RSKD Dadi Rp34 miliar, RSUD Haji Rp23 miliar, RS Sayang Rakyat Rp16 miliar, RSIA Sitti Fatimah Rp11 miliar, serta tujuh UPTD lainnya masing-masing dibawah Rp10 miliar.

Untuk belanja langsung Dinas Pendidikan Sulsel Rp23 miliar, Dinas Sosial Rp16 miliar, Dinas Pertanian Rp44 miliar, Dinas Perkebunan Rp18 miliar, Dinas Peternakan Rp19 miliar, Dinas Kehutanan Rp13 miliar.(T.pso-099/A026)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.