BKPRS Butuh Dukungan Optimal Forum Parlemen

Jumat, 7 Oktober 2011 19:19 WIB

Makassar (ANTARA News) - Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) membutuhkan dukungan optimal dari Forum Parlemen se-Sulawesi untuk mendorong dan membangun harmonisasi antar legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang di Makassar, Jumat, mengharapkan Forum Parlemen se-Sulawesi dapat memfasilitasi kerja sama antardaerah se-Sulawesi melalui upaya penguatan kapasitas dan sinkronisasi peran parlemen menghasilkan produk aturan daerah.

Bentuk penguatan kapasitas peran tersebut, lanjutnya, dengan melahirkan komitmen dalam upaya sinkronisasi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Sulawesi, sinergitas antara lembaga serta aktualisasi peran forum parlemen dalam pembangunan regional dan rekomendasi kesepahaman DPRD provinsi Se-sulawesi.

Menurutnya, pertemuan forum parlemen menunjukkan adanya komitmen tinggi BKPRS untuk mendukung akselerasi pencapaian program kerja dengan memberikan ruang peningkatan peran forum parlemen dalam memfasilitasi kerja sama kepentingan Sulawesi.

Ia menjelaskan, penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32/2004 menyebabkan terjadinya dinamika sosial dan ekonomi antardaerah.

Egoisme kedaerahan cenderung muncul ketika kepentingan satu daerah bersinggungan atau bahkan berbenturan dengan kepentingan daerah lainnya. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat setiap daerah dituntut mensejahterakan masyarakat di wilayahnya dengan berbagai kegiatan pembangunan.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan isu strategis yang menonjol. Pada perkembangan tertentu kebutuhan dan kepentingan yang dihadapi dalam masyarakat sulit ditangani secara terpisah dalam arti penetapan, apakah harus ditetapkan melalui kebijakan pembangunan sektoral atau regional.

Dari pengalaman, semakin tinggi tingkat kemajuan yang dicapai pada satu sektor tertentu semakin luas pula dampaknya terhadap sektor lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Asumsi ini berlaku dalam hubungan pembangunan regional. Artinya iklim kemajuan yang bersumber pada satu daerah tertentu seringkali mendorong kemajuan serupa terhadap daerah-daerah sekitarnya.

BKPRS merupakan solusi dan antisipasi yang tepat terhadap permasalahan pembangunan era otonomi daerah sebagai pencerminan perwujudan pemerintah daerah yang baik yaitu memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, mampu menemukan solusi atas masalah masyarakat dan bagaimana menjaga dan memelihara dukungan masyarakat. (T.KR-RYF003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.