BPKP : Sulbar Bisa Raih WTP di 2012

Jumat, 14 Oktober 2011 03:08 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyakini, pemerintah provinsi Sulawesi Barat, kelak bisa meraih prestasi pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2012.

` "Memang selama ini pemerintah Provinsi Sulbar belum pernah meraih WTP atas pengelolaan keuangan. Namun begitu, saya masih yakin dengan komitmen Gubernur Anwar Adnan Saleh yang begitu bersemangat maka penilaian WTP tahun pertama dalam pemerintahannya setelah kembali terpilih menjadi gubernur akan bisa diraih secara optimal," kata Kepala BPKP Sulbar, Gillbert Agus Husudungan Hutapea di Mamuju, Kamis.

Dalam pidato Gubernur Anwar Adnan Saleh, sebelum proses pelantikannya kata dia, telah mengharapkan bahwa selama ini daerahnya memang cukup baik dalam pengelolaan keuangan walaupun selama ini hanya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Meski demikian, lanjutnya, dirinya tetap berharap dengan peran BPKP yang telah berkedudukan di Mamuju, akan semakin mendekatkan dengan stakeholder atau pemerintah Provinsi Sulbar.

"Kita berharap dengan adanya BPKP yang berkedudukan di Mamuju, maka tingkat koordinasi dengan seluruh stakeholder semakin terbangun dengan baik sehingga pada tahun 2012-2013 daerah ini turut mendapatkan predikat WTP," jelas Gillbert.

Ia menyampaikan, untuk mengejar predikat tertinggi WTP tersebut maka tentunya dibutuhkan kerja keras semua pihak.

"Jika gubernurnya memiliki komitmen kuat untuk mendapatkan predikat tertinggi WTP, maka semestinya harus dibarengi seluruh stake holdernya untuk bercita-cita yang sama. Jadi, intinya, predikat ini bisa tercapai apabila seluruh komponen termasuk BPKP selaku mitra strategis pemerintah di daerah untuk sama-sama berkomitmen untuk meraih predikat WTP atas pengelolaan keuangan tersebut," paparnya.

Gillbert yang baru saja dilantik menjadi kepala BPKP pertama di Sulbar ini menyampaikan, komitmen jajaran Pemprov Sulbar sangat menentukan untuk mendapatkan predikat WTP karena merekalah yang melakukan pengelolaan keuangan di daerah ini.

"Saya rasa bukan hal yang mustahil apabila seluruh stakeholder berbenah diri dengan banyak melakukan koordinasi apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dalam mengelola keuangan itu sendiri," ujarnya.

Dia menyampaikan, Sulbar yang merupakan daerah pemekaran atau anak bungsu dari 33 provinsi di Indonesia, namun dirinya optimistis daerah ini akan masuk deretan 10 besar meraih predikat WTP di Indonesia.

Sebelumnya, Sekertaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Suwartono, kinerja pemerintah di lima Kabupaten di Sulbar maupun di Provinsi Sulbar dalam hal pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan agar pemerintah di wilayah Sulbar yang belum pernah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat meraih predikat itu.

"Berdasarkan laporan yang kami terima dari lima kabupaten di Sulbar serta pemerintah Provinsi setiap tahun hanya mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam mengelola keuangan daerah," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan keuangan Pemerintah di Sulbar dan kabupaten perlu ditingkatkan agar dapat meraih gelar WTP meningkatkan kinerja dengan cara memperbaiki sistem akuntasinya agar tercipta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

"BPKP yang baru terbentuk di Sulbar harus membantu pemerintah setempat agar dapat meningkatkan kinerja mengelola keuangan daerah, agar di daerah tidak terjadi penyelewengan anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Menurut dia, kehadiran BPKP di Sulbar merupakan keinginan pemerintah pusat yang menghendaki agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di daerah karena pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dan tidak transparan.
(T.KR-ACO/F003)