Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan solar agar tindak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
"Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan, sehingga krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia meminta Pemerintah segera mencari jalan keluar masalah krisis solar bersubsidi, karena berpotensi memicu permasalahan di berbagai daerah. Persoalan krisis solar itu dapat mengganggu distribusi logistik dan menimbulkan kerugian bagi petani karena hasil tanamnya sulit didistribusikan.
Sejalan dengan rapat Komisi VII DPR dan Pemerintah, dia mengatakan perlu ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Dia memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi akibat pandemi COVID-19. Namun, menurutnya, peningkatan permintaan biosolar itu disebabkan oleh faktor pemulihan ekonomi.
"Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadhan," jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi karena kebocoran dan penyalahgunaannya harus dihindari. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi tersebut.
"Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya," tegasnya.
Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan biosolar, katanya.
Dia juga meminta pihak-pihak berwenang untuk bersikap tegas karena krisis biosolar bersubsidi dapat memengaruhi pemulihan ekonomi apabila tidak segera diatasi.
Berita Terkait
Menlu RI membahas persoalan Palestina bersama Presiden Majelis Umum PBB
Senin, 20 Mei 2024 8:47 Wib
KPU mengharmonisasi PKPU syarat pencalonan Pilkada serentak
Minggu, 19 Mei 2024 17:45 Wib
Kemenag: Hari ini diberangkatkan 6.956 calon haji RI ke Tanah Suci
Minggu, 19 Mei 2024 15:32 Wib
Baznas RI nobatkan Wali Kota Makassar jadi Duta Zakat Indonesia
Sabtu, 18 Mei 2024 14:33 Wib
Menhan Prabowo mengingatkan semua pihak perkuat mitigasi kebencanaan
Kamis, 16 Mei 2024 12:59 Wib
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada KPU atas kebocoran DPT Pemilu 2024
Rabu, 15 Mei 2024 19:37 Wib
KPU RI siap berikan masukan strategis terkait revisi UU Pemilu
Rabu, 15 Mei 2024 16:53 Wib
Menkes RI mengaku belum teken penghapusan Kelas BPJS kesehatan
Selasa, 14 Mei 2024 17:02 Wib