Calon Dirut Bank Sulteng Diberi Batas Waktu

Selasa, 10 April 2012 15:03 WIB

Palu (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola selaku pemegang saham kendali PT Bank Sulteng, memberi batas waktu sampai 14 April 2012 kepada calon direktur utama dan komisaris bank tersebut untuk memasukkan kelengkapan berkas lamaran.

Hingga Selasa, dari enam calon direktur utama belum seluruhnya memasukkan berkas. Demikian halnya pada berkas 12 calon komisaris juga belum rampung.

"Gubernur memberi batas waktu sampai 14 April. Sampai waktunya nanti, berkas yang ada saja kami kirim ke Bank Indonesia," kata pelaksana tugas Direktur Utama Bank Sulteng, Hans Kindangen di Palu, Selasa.

Dia mengatakan, calon direktur utama maupun calon komisaris telah diberitahukan atas batas waktu yang ditetapkan gubernur tersebut.

Han Kindangen mengatakan, dari enam calon direktur utama tersebut satu yang akan dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan Bank Indonesia untuk memimpin bank pelat merah itu.

Sementara dari 12 calon komisaris empat diantaranya akan dipilih sebagai komisaris.

Hans Kindangen tidak membebeberkan nama-nama yang akan melamar menjadi direktur utama dan calon komisaris tersebut.

Anggota komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Asgar Djuhaepa mengatakan, langkah gubernur untuk memberi batas waktu kepada calon direktur utama dan komisaris sudah tepat, mengingat Bank Sulteng saat ini sedang dalam pengawasan Bank Indonesia.

"Saya hanya khawatir kalau terlalu lama baru diajukan nama-nama calon direktur utama maupun komisaris nanti kita dapat teguran lagi dari Bank Indonesia," kata Asgar.

Direktur Utama Bank Sulteng definitif kosong sejak 28 Februari 2012 setelah mantan Direktur Utama Ilham Soeroer dicopot melalui rapat umum pemegang saham luar biasa.

Untuk mengendalikan bank tersebut, gubernur melantik Hans Kindangen sebagai pelaksana tugas direktur utama yang sebelumnya menjadi direktur kepatuhan.

Ilham dicopot dengan alasan boros dalam penggunaan anggaran sehingga membuat bank tersebut merugi.

Gubernur selaku pemegang kendali saham memberhentikan Ilham Soeroer berdasarkan masukan berbagai pihak yakni Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawas internal.

"Yang jelas secara teknis penilaian dari BI dan BPK juga lemah. Cuma saya kira tidak perlu saya beberkan. Yang jelas terlalu banyak kelemahannya," kata Gubernur Longki Djanggola. (T.A055/I006)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.