KPU Usulkan Dana Pilkada Mamasa Rp24 Miliar

Selasa, 5 Juni 2012 04:16 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengusulkan dana penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah setempat sebesar Rp24 miliar.

"Alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkada Mamasa telah kami persiapkan untuk diusulkan untuk dibahas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2012 . Nilainya cukup besar hingga mencapai Rp24 miliar," kata anggota KPU Mamasa, Darman Ardi, S.Sos., di Mamuju, Senin.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa pada Divisi Logistik itu mengatakan bahwa usulan dana penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah setempat belum final karena harus melalui rapat pembahasan di DPRD Mamasa.

"Tingginya biaya penyelenggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ini cukup rasional sesuai dengan kondisi wilayah yang hingga kini masih banyak kecamatan yang sulit dilalui kendaraan roda empat," kata dia.

Ia menjelaskan dana yang paling menyedot dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu, di antaranya biaya logistik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, biaya operasional, dan biaya gaji Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan honor bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar pada 17 kecamatan.

"Biaya penyelenggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di sini pasti jauh berbeda dengan kabupaten lain yang ditunjang kondisi infrastruktur yang baik. Berbeda dengan kondisi Mamasa yang masih sangat sulit dilalui kendaraan sehingga persoalan ini akan menyedot anggaran yang tinggi," ungkap dia.

Darman mengatakan bahwa tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah pelaksanaannya pada bulan September 2012 karena pesta demokrasinya pada bulan Juni 2013.

"Tidak lama lagi tahapan proses pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah akan kami gelar. Oleh karena itu, segala persiapan telah kami rancang dalam rangka mendukung suksesnya pesta demokrasi di wilayah hasil pemekaran Kabupaten Polmas ini," pungkasnya. (T.KR-ACO/D007)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.