KPK Segera Evaluasi Program Gubernur Sulsel

Makassar (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan evaluasi program-program Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo selama masa jabatan priode 2009-2012.

"Melihat pola pemerintahan gubernur yang enerjik maka perlu dilakukan evaluasi," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Makassar, Selasa.

Menurutnya, KPK mempunyai dua unsur perlakuan pertama, penindakan dan kedua pencegahan perbuatan korupsi sehingga memilih Makassar, Sulsel sebagai wilayah strategis di wilayah Kawasan Timur Indonesia.

"Ini bagian dari program pencegahan, kita pilih makassar karena wilayah startegis di wilayah timur. Disini dinamis baik itu egonya dan tatapemeritahannya," katanya disela rapat koordinasi eksistensi Sulsel di Hotel Clarion Makassar.

Adnan menyebutkan, Makassar merupakan kota yang cukup kuat dan harus di perhitungkan dibanding daerah lain. Bahwa kemudian nanti, lanjutnya, KPK menyiapkan evaluasi program-program pemerintahan selama ini berjalan.

Sejumlah program Pemprov Sulsel di pimpin Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang diketahui seperti Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, peningkatan Pariwisata, pemberian beasiswa, pengadaan Mobil Toko (Moko) dan beberapa lainnya belum menujukkan keberhasilan signifikan sesuai harapan.

Makassar sangat kondusif program-programnya disampaikan konsultan sangat baik, namun kata dia, semua hal yang disampaikan baik program Wali Kota, Bupati dan terutama Gubernur akan dievaluasi sejauh mana peran pemerintah dalam hal pemberian kesejahteraan yang tidak berbau korupsi.

"Pokoknya nanti semuanya kita akan dievaluasi, program-program pemerintahan yang sedang berjalan," ulasnya
Sebelumnya, program kesehatan dan pendidikan gratis dicanangkan Gubernur Sulsel telah dikritik Lembaga Peduli Sosial, Ekonomi, Budaya, Hukum dan Politik (LP-Sibuk) Sulsel tidak berjalan maksimal.

Dia menilai program-program kesehatan dan pendidikan gratis Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo salah sasaran dan tidak menyentuh rakyat kecil dan hanya segelintir kelompok tertentu.

"Program dari gubernur itu bagus, tetapi tidak berjalan optimal serta maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi dan itu adalah fakta," ujar Direktur LP Sibuk Djusman AR di Makassar, Kamis.

Ia mencontohkan, kasus penjualan buku dalam program pendidikan gratis itu masih sering terjadi, bahkan praktek itu sudah berlangsung sejak pertama kali diberlakukan pada awal gubernur dan wakilnya dilantik empat tahun lalu.

Penjualan buku cetak dan lembar kerja siswa (LKS) itu masih mewarnai program pendidikan gratis di Sulsel hingga saat ini masih berlangung.

Menurut dia, praktek penjualan serta pungutan liar masih sering terjadi dan ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah oleh seorang pemimpin yang memberlakukan program pendidikan gratis untuk semua jenis pendidikan.

Sementara program lainnya, seperti beasiswa juga bermasalah. Sebanyak 79 mahasiswa asal Sulsel yang sedang menempuh program doktor (S3) di luar negeri, untuk sementara terancam putus menerima beasiswa dari Pemprov Sulsel.

Hal tersebut terkuak dalam rapat evaluasi beasiswa S3 luar negeri antara komisi E DPRD Sulsel dengan Dinas Pendidikan Sulsel di Makassar 2012.

Komisi E menunda pengucuran dana beasiswa bagi 1.000 mahasiswa S1, S2, maupun S3 yang masuk dalam program Gubernur Sulsel 2010 karena bermasalah dan hanya dinikmati kalangan PNS yang bekerja di lingkup Pempov dan bukan umum.

Padahal, Pemprov Sulsel telah menyiapkan dana Rp12,9 miliar dalam APBD 2010 bagi 79 mahasiswa S3 yang tersebar di Malaysia 44 orang, New Zealan 19 orang, Jepang tujuh orang, Australia lima orang, Belanda dua orang, Jerman satu orang dan Amerika Serikat satu orang.

Bahkan program seperti pengadaan Mobi Toko (Moko) untuk petani tidak merata dan masih tersimpan di gudang Kawasan pergudangan KIMA Makassar dan belum disalurkan. Padahal anggaran pengusulan pembuatan moko pada 2011 senilai Rp2,7 miliar kemudian ditambah Rp2,5 miliar pada 2012 yang diambil dari APBD Pokok.

LSM LP Sibuk Djusman AR sebelumnya mengaku, usaha perakitan mobil pemda itu menggunakan istilah pemerintahan karena menggunakan anggaran daerah APBD, namun yang terjadi adalah menggunakan nama dinasti keluarga gubernur.

Penggunaan nama kebesaran atau dinasti keluarga kepada tipe dan jenis mobil Moko sangat tidak pantas dilakukan karena pembuatan mobil tersebut menggunakan anggaran pemerintah (APBD).

Dia meminta penjelasan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk memberikan klarifikasi dan alasan penggunaan nama-nama keluarnganya itu.

Menurut dia, Pemprov Sulsel sukses meluncurkan tiga tipe prototipe mobil nasional, Moko, pada puncak peringatan hari jadi ke-342 Provinsi Sulsel 19 Oktober 2011.

Sementara program pariwisata Sulsel selama dua tahun terkahir di Singapura, salah sasaran, bahkan branding wajah Gubernur Sulsel menjadi bahan tertawaan di Changi Airport Singapura.

"Jangankan terjadi booming kunjungan wisman, meningkat saja tidak terjadi, karena seluruh strategi pemasaran satu-demi satu terungkap salah sasaran," kata Koordinator Regional DPP ASITA Nico B. Pasaka melalui telepon internasional Singapura-Makassar.

Sementara wajah Gubernur Sulsel yang berseliweran di taksi Singapura tidak banyak yang mengenal, kecuali tenaga paramedis di salah satu rumah sakit yang pernah merawat Gubernur Sulsel saat sakit.

Dia mengakui, ketika tiba di Singapura mengikuti kegiatan bursa pariwisata dunia kaget bahwa melihat fakta serta mendapat laporan Sulsel memasang billboard di Changi dan itu sifatnya untuk pencitraan dan bukan promosi produk wisata Sulsel. Tidak ada relevansi managemen bandara Changi melakukan promosi pariwisata Sulsel.

"Padahal anggaran pemprov Sulsel yang digelontorkan sangat besar mencapai puluhan miliar, sementara tidak ada relevansi dengan pariwisata di Sulsel," tandasnya. (T.KR-DF/S016)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.