Makassar (ANTARA) - Ekonom yang juga Chairman AMKOP Business School (STIE AMKOP) Bahtiar Maddatuang menilai Pemprov Sulawesi Selatan yang mengelola lahan tambang PT Vale di Luwu Timur akan mendatangkan manfaat yang luar biasa khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Sulsel.
“Ini pasti akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan saya sangat mengapresiasi dan ini harus didukung masyarakat Sulsel dan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat,” ujarnya menanggapi keputusan Gubernur Sulsel menolak perpanjangan Kontrak Karya PT Vale di Makassar, Sabtu.
Ia menyampaikan, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam mensejahterakan rakyat, adalah postur APBD yang lebih besar belanja rutin dibandingkan alokasi belanja untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat relatif minim.
Demikian juga pemerintah daerah sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Sangat susah jika melihat postur APBD kita, dalam hal ini pembangunan yang mendorong tingkat kesejahteraan rakyat. Karena postur APBD kita lebih besar rutin dibandingkan dengan pembangunan sedangkan kalau kita bicara tentang kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan rakyat yang di daerah,” ujarnya.
Jika pengelolaan ditangani Pemprov, hal itu akan berdampak pada peningkatan APBD. Pendapatan yang diperoleh bisa mencapai triliunan.
“Bayangkan saja, kalau dikelola Pemprov dan masuk APBD pasti akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Mungkin kita bisa membangun sekolah yang bagus, SMA yang bagus, modal ke UMKM, membangun infrastruktur yang bagus, banyak hal yang bisa dilakukan kalau misalnya pendapatan daerah itu bisa sangat stabil,” paparnya.
“Makanya inisiasi gubernur ini harus didukung penuh. Bukan hanya masyarakat Sulsel, tetapi pemerintah pusat harus dukung. Karena menurut saya ini langkah berani dan brilian yang dilakukan oleh seorang gubernur,” tambahnya.
Peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan ini berdampak pada daya beli masyarakat, jika daya beli masyarakat kuat maka kenaikan harga BBM tidak akan berat dirasakan.
“Ini contoh APBD kita sehat, duit banyak dari sumber pendapatan daerah pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat sejahtera tidak ada urusan mau naik BBM atau tinggi, karena daya beli kuat,” ujarnya.
Sehingga, ia berharap langkah Andi Sudirman Sulaiman ini diikuti oleh Gubernur lain. Terutama yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
“Dengan melihat cara berpikir gubernur Pak Sudirman ini harusnya diikuti gubernur lain di Indonesia yang punya potensi sumber daya alam yang besar. Kalau saya lihat baru Pak Isran Noor di Kalimantan Timur dan Pak Sudirman di Sulsel, padahal banyak daerah lain seperti Sultra, Sulteng, Papua dan di Sumatera,” ucapnya.
“Saya yakin ini salah satu solusi agar tingkat kesejahteraan kita di masyarakat ini bisa bagus,” sambungnya.
Berita Terkait
Mahasiswa menggelar mimbar demokrasi di Makassar suarakan isu kebangsaan
Minggu, 17 Desember 2023 12:56 Wib
Mahasiswa Mamuju minta perhatikan petani dan nelayan
Kamis, 28 Oktober 2021 5:40 Wib
Dosen STIE Nobel Makassar raih gelar doktor di UMI lewat sidang virtual
Jumat, 22 Mei 2020 21:35 Wib
Badaruddin raih gelar doktor melalui ujian virtual
Selasa, 5 Mei 2020 5:45 Wib
Ketua Yayasan Ompo targetkan STIKI Makassar capai akreditasi A
Rabu, 4 Desember 2019 17:52 Wib
Sekprov Sulawesi Barat hadiri peluncuran buku Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Selasa, 22 Oktober 2019 14:16 Wib
Bahrain Institute kerjasama dengan STEI Tazkia Bogor
Senin, 7 Januari 2019 7:55 Wib
(Catatan akhir tahun) - Berbondong-bondong cetak wirausahawan baru
Jumat, 14 Desember 2018 14:12 Wib