Pemprov Undang Pemkot Bahas Evaluasi R-APBD

Kamis, 3 Januari 2013 14:44 WIB

Gorontalo (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan mengundang Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, untuk membahas kembali evaluasi Rancangan APBD yang menimbulkan permasalahan di kalangan honorer.

"Kami mengundang tim dari pemkot untuk menuntaskan segala sesuatu yang belum jelas dari hasil evaluasi RAPBD yang dilakukan pemprov," kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Kamis.

Ia berharap dengan pertemuan tersebut, seluruh masalah termasuk salah penafsiran terhadap evaluasi RAPBD bisa diselesaikan dan dijelaskan kepada tenaga honorer di Kota Gorontalo.

Wagub menilai permasalahan itu hanya disebabkan oleh kesalahpahaman antar kedua pihak, sehingga menyebabkan timbulnya gejolak.

Sebelumnya, ribuan honorer pemkot Gorontalo yang diantaranya terdiri dari pegawai honor, guru mengaji, dan sopir melakukan unjuk rasa di rumah dinas Gubernur Gorontalo, Rabu (2/1).

Para honorer tersebut meminta pertanggungjawaban gubernur atas rencana penghapusan honor bagi seluruh tenaga honorer di pemkot.

Massa tidak berhasil bertemu gubernur karena sedang di luar daerah dan hanya ditemui sejumlah pejabat pemprov.

Pemprov sendiri membantah telah mengeluarkan rekomendasi mengenai penghapusan honor bagi tenaga honorer di Kota Gorontalo.

Menurut wagub, pihaknya hanya melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD Kota Gorontalo dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 451/19/XII/2012.

"Dari hasil evaluasi RAPBD, kami hanya menyarankan kepada pemkot untuk melakukan perubahan beberapa nomenklatur yang tidak sesuai aturan," jelasnya.

Selain itu, pemprov juga meminta pemkot melakukan efisiensi belanja aparat yang mencapai 64,16 persen dari total belanja daerah, sehingga alokasi anggaran untuk belanja publik lebih besar.(D015). (T.D015/H013)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.