Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan kembali diganjar LKKP predikat "Baik" terkait nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2022.
Hal tersebut sekaligus membuktikan Pemprov Sulsel mampu mempertahankan hasil positif selama dua tahun berturut-turut.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulsel Asrul Sani di Makassar, Kamis, menyampaikan, meskipun terdapat perbedaan antara penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tahun ini, namun Pemprov Sulsel dapat memperoleh hasil yang memuaskan.
"Tahun ini ada tiga penambahan indikator penilaiannya. Namun, di bawah kepemimpinan bapak Gubernur, kita tetap mampu mempertahankan nilai 'Baik'. Itu pun nilainya naik sekian persen dari tahun sebelumnya," kata Asrul Sani.
ITKP merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, khususnya terkait barang/jasa.
Asrul Sani menjelaskan, indikator yang dinilai tersebut melibatkan seluruh OPD Lingkup Pemprov Sulsel. Untuk itu, ia berharap adanya konsistensi semua OPD untuk sebisa mungkin konsisten melaksanakan semua proses pengadaan lewat sistem, tidak ada lagi pengadaan yang dilakukan secara manual.
"Kemudian komitmen untuk menginput rencana umum sesuai dengan limit waktu yang ditentukan," jelas Asrul Sani.
Saat ini, kata dia, penilaian Pemprov Sulsel untuk Non e-Tendering/Non e-Purchasing dinilai nol, karena masih ada OPD yang proses pengadaannya dilakukan secara manual.
"Jadi penilaiannya itu, total belanja pengadaan langsung. Kemudian, jika masih ada di bawah lima puluh persen yang melakukan secara manual, maka dinilai nol. Harapannya, bagaimana komitmen teman-teman OPD membelanjakan pengadaannya lewat sistem, jangan lagi ada manual," jelas Asrul Sani.
Hal tersebut sekaligus membuktikan Pemprov Sulsel mampu mempertahankan hasil positif selama dua tahun berturut-turut.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulsel Asrul Sani di Makassar, Kamis, menyampaikan, meskipun terdapat perbedaan antara penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tahun ini, namun Pemprov Sulsel dapat memperoleh hasil yang memuaskan.
"Tahun ini ada tiga penambahan indikator penilaiannya. Namun, di bawah kepemimpinan bapak Gubernur, kita tetap mampu mempertahankan nilai 'Baik'. Itu pun nilainya naik sekian persen dari tahun sebelumnya," kata Asrul Sani.
ITKP merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, khususnya terkait barang/jasa.
Asrul Sani menjelaskan, indikator yang dinilai tersebut melibatkan seluruh OPD Lingkup Pemprov Sulsel. Untuk itu, ia berharap adanya konsistensi semua OPD untuk sebisa mungkin konsisten melaksanakan semua proses pengadaan lewat sistem, tidak ada lagi pengadaan yang dilakukan secara manual.
"Kemudian komitmen untuk menginput rencana umum sesuai dengan limit waktu yang ditentukan," jelas Asrul Sani.
Saat ini, kata dia, penilaian Pemprov Sulsel untuk Non e-Tendering/Non e-Purchasing dinilai nol, karena masih ada OPD yang proses pengadaannya dilakukan secara manual.
"Jadi penilaiannya itu, total belanja pengadaan langsung. Kemudian, jika masih ada di bawah lima puluh persen yang melakukan secara manual, maka dinilai nol. Harapannya, bagaimana komitmen teman-teman OPD membelanjakan pengadaannya lewat sistem, jangan lagi ada manual," jelas Asrul Sani.
