Anggota DPRD Sulsel Siap Interplasi Gubernur
Makassar (ANTARA Sulsel) - Sebanyak 11 Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) siap menggunakan hak interplasi (meminta keterangan) kepada Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, terkait lambannya pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.
Bahkan legislator yang umumnya berasal dari daerah pemilihan (Dapil) VII yang meliputi, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara telah membukukan tanda tangan untuk diserahkan pada pimpinan DPRD Sulsel, Jumat 19 Juni.
" Sebanyak 11 anggota telah menandatangani penggunaan hak bertanya anggota DPRD ini, dan akan kita serahkan ke pimpinan dewan, Jumat," kata Koordinator tim, H Abd Madjid Tahir di Makassar, Rabu.
Menurut dia, sisa dua anggota legislatif Sulsel, yang berasal dari Dapil Luwu Raya yang belum menandatangani persetujuan tersebut yakni, Isjaya Kaladen, dan Ilham Noertoaji.
Selain dirinya, Madjid mengatakan ada 10 orang lagi yang telah menandatangani penggunanaan Interplasi tersebut antara lain, Bukhari Kahar Muzakkar, Abubakar Wasahua, Abubakar Malinta, A Qayyim Munarka, Ambas Syam, Amru Saher, dan Bukhari.
Selanjutnya, Hary Attas, Yunus Baso dan Jalaluddin Rahman. Ketiga legislator ini berasal dari luar dapil Luwu Raya.
Menurut Bukhari Kahar, masyarakat yang tinggal di daerah Walenrang dan Lamasi, sudah dua tahun berjuang untuk membentuk Kabupaten Luwu Tengah, mengingat rumitnya urusan masyarakat yang harus melintasi Kota Palopo jika ingin ke Ibukota Kabupaten Luwu, Belopa.
Selain itu, kata dia secara administrasi dan teknis pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2007 tentang pembentukan, penggabungan, dan pengapusan wilayah, telah dipenuhi semua oleh Luwu Tengah.
Karenanya ia mengatakan, persyaratan yang belum dipenuhi untuk membentuk kabupaten baru merupakan kewenangan Pemprov Sulsel. Sehingga tidak ada alasan bagi Gubernur untuk tidak mengeluarkan rekomendasi pembentukan Luteng.
(T.PSO-099/S016)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
